Sat Resnarkoba Polres Soppeng Bongkar Jaringan Sabu, Dua Pria Diamankan dengan Barang Bukti

zonabuser,id, Soppeng-Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. 

Barang Bukti

Dua orang lelaki terduga pelaku tindak pidana peredaran narkotika golongan I jenis sabu berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus pada Sabtu malam, 10 Januari 2026.

Pengungkapan kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2026/SPKT Polres Soppeng tertanggal 1 Januari 2026. Penangkapan pertama dilakukan sekitar pukul 21.30 WITA di Welonge, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Kasat Resnarkoba Polres Soppeng, AKP Heriyadi Nur, S.E., M.M., menjelaskan bahwa terduga pelaku pertama berinisial W (35), warga Kecamatan Marioriawa, diamankan saat berada di depan sebuah rumah dengan gerak-gerik mencurigakan. 

Dari hasil penggeledahan badan dan area sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas menemukan 1 saset plastik bening berisi sabu seberat ±0,28 gram yang berada dalam penguasaannya.

“Dari hasil interogasi awal, terduga pelaku mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli,” ungkap AKP Heriyadi.

Berdasarkan pengakuan tersebut, personel Sat Resnarkoba Polres Soppeng yang dipimpin KBO Narkoba IPDA Muhammad Arwin bersama Kanit I Sat Resnarkoba IPDA Fahril Nurdin, S.H., melakukan pengembangan kasus. 

Hasilnya, petugas kembali mengamankan terduga pelaku kedua berinisial R (35) di rumahnya di wilayah Kabupaten Sidrap.

Dari tangan R, polisi menyita 9 saset narkotika jenis sabu siap edar dengan berat total ±3,39 gram, serta 1 unit timbangan digital yang diduga digunakan untuk menakar narkotika.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K., memberikan apresiasi atas kinerja cepat dan profesional jajaran Satresnarkoba. Ia menegaskan bahwa Polres Soppeng tidak akan memberi ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Soppeng dalam memerangi peredaran narkotika yang merusak generasi bangsa. Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya,” tegas Kapolres.

Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Soppeng untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

 Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta mengirim barang bukti dan sampel urine ke Laboratorium Forensik.

Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau pasal lain yang relevan sesuai hasil penyidikan.

Warga Dukung PTSL, Tapi Tegaskan: Tanah Bermasalah Jangan Dipaksakan Bersertifikat

zonabuser,id, Soppeng- Warga menyatakan dukungan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas pemerintah sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selasa  13 Januari 2026

“Kami mendukung PTSL, tapi jangan sampai dipaksakan. Masih banyak tanah di desa ini yang sebenarnya bermasalah, baik sengketa keluarga maupun batas tanah yang belum jelas,” ujar salah seorang warga.

Program ini dinilai sangat membantu, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah.

“Kalau berkas tidak diperiksa dengan teliti, bisa saja tanah yang masih bermasalah tiba-tiba keluar sertifikatnya. Ini yang kami takutkan, karena bisa memicu konflik baru,” kata warga lainnya.

Namun demikian, di balik dukungan tersebut, muncul kegelisahan serius dari masyarakat di tingkat kelurahan dan desa. Warga menilai bahwa pelaksanaan PTSL di lapangan masih menyisakan banyak persoalan mendasar, terutama terkait ketelitian administrasi dan verifikasi status hukum tanah.

“Sertifikat itu produk hukum negara, bukan sekadar administrasi. Kalau asal terbit, dampaknya bisa panjang dan merugikan banyak pihak,” tegas seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan

Masyarakat meminta seluruh instansi yang terlibat dalam kewenangan pengurusan PTSL, mulai dari pemerintah desa dan kelurahan, panitia PTSL, hingga instansi pertanahan, agar tidak bekerja secara seremonial dan terburu-buru dalam memproses berkas. 

Faktanya, hingga saat ini masih banyak objek tanah di sejumlah wilayah yang statusnya belum tuntas, baik karena sengketa keluarga, batas tanah yang belum jelas, tumpang tindih klaim kepemilikan, maupun konflik lama yang belum diselesaikan secara hukum.

Kondisi ini dikhawatirkan membuka ruang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan berbagai cara demi meloloskan penerbitan sertifikat tanah. 

Tidak sedikit warga menduga, ada praktik pengurusan sertifikat yang dipaksakan meski secara fakta tanah tersebut masih bermasalah. 

Jika hal ini terus dibiarkan, PTSL yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi melahirkan sengketa baru yang lebih kompleks di kemudian hari.

Warga menegaskan, sertifikat tanah bukan sekadar lembaran dokumen administratif, melainkan produk hukum negara yang memiliki konsekuensi jangka panjang.

 Oleh karena itu, setiap proses penerbitannya harus melalui tahapan verifikasi yang ketat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Kelalaian sekecil apa pun dalam proses administrasi dapat berdampak pada konflik sosial, gugatan hukum, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, masyarakat juga meminta adanya pengawasan yang lebih serius dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal pemerintah.

 Pengawasan ini dinilai penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, maupun permainan oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan warga.

Warga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. 

Program PTSL harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, bukan sekadar mengejar target angka penerbitan sertifikat. Tanpa evaluasi dan perbaikan serius, program yang bertujuan mulia ini justru berisiko menjadi sumber masalah baru yang merugikan masyarakat.

/Redaksi 

Kapolsek Sajoanging Turun Langsung Patroli Malam, Hadirkan Rasa Aman di Tengah Warga

zonabuser,id, WAJO – Kepolisian Sektor (Polsek) Sajoanging menggelar patroli Harkamtibmas dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.

Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolsek Sajoanging, AKP Bachri, bersama personel Aipda Muliadi dan Bripda Muh Hajar Aswad, dengan menggunakan kendaraan dinas roda dua (R2). Kegiatan dimulai pada Senin (12/1/2026) sekitar pukul 21.00 Wita.

Kapolsek Sajoanging AKP Bachri mengatakan, patroli KRYD dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, kondusif, dan terkendali, khususnya pada malam hari.

“Melalui patroli ini, kami ingin memastikan kehadiran Polri di tengah masyarakat sehingga warga merasa aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan aktivitas,” ujar Bachri.

Selain memantau situasi keamanan, personel Polsek Sajoanging juga melakukan dialog dengan masyarakat untuk menyampaikan imbauan kamtibmas serta mengajak warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kegiatan patroli Harkamtibmas KRYD ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) yang aman, tenteram, dan kondusif di wilayah hukum Polsek Sajoanging.

Patroli akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya Polsek Sajoanging dalam menekan potensi gangguan kamtibmas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Perpres MBG Terbit, Pegawai SPPG Dibuka Jalur Masuk ASN PPPK

zonabuser,id, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memiliki payung hukum yang lebih kuat setelah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

 Regulasi ini membawa angin segar, khususnya bagi para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

Selama lebih dari satu tahun berjalan, program MBG bergerak cepat menjangkau anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, remaja, hingga kelompok rentan. Di balik distribusi makanan bergizi tersebut, para pegawai SPPG bekerja sejak dini hari—menyiapkan menu, mengolah bahan pangan, menjaga standar gizi, hingga memastikan keamanan makanan sebelum disalurkan.

Namun, peran vital tersebut belum sepenuhnya diiringi kepastian status kerja. Sebagian tenaga SPPG bekerja dengan sistem harian, kontrak jangka pendek, atau melalui skema pembiayaan program yang belum seragam. Hal ini kerap memunculkan pertanyaan terkait standar pengupahan, perlindungan kerja, hingga jaminan keberlanjutan pekerjaan.

Pasal 17 Jadi Titik Balik

Terbitnya Perpres MBG mulai menjawab kegelisahan tersebut. Pasal 17 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 secara eksplisit menyebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini dinilai sebagai sinyal kuat kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap tenaga pelaksana MBG. 

Dengan status PPPK, pegawai SPPG  Yang Berpeluang Diangkat sebagai ASN (PPPK) di SPPG:

Manajer Unit Pelayanan

 

Tenaga Administrasi dan

 

Akuntansi Tenaga Ahli Gizi

lengkap dengan hak kepegawaian, perlindungan kerja, serta kepastian jenjang karier.

Sementara itu, tenaga lain di luar tiga kategori tersebut tidak termasuk dalam skema pengangkatan ASN, melainkan tetap berstatus tenaga pendukung/mitra sesuai kebutuhan operasional.

Bagi para petugas SPPG, pengakuan ini bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan penegasan bahwa pekerjaan mereka merupakan bagian dari pelayanan publik strategis, bukan pekerjaan sementara yang mudah tergantikan.

Tetap Lewat Proses Seleksi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK tidak bersifat otomatis. Khususnya bagi pegawai dari kalangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat dalam Program MBG, pengangkatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi khusus.

“Pegawai SPPG dari kalangan SPPI, khususnya Batch III yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis, direncanakan diangkat menjadi PPPK. Namun tetap melalui proses seleksi PPPK BGN untuk validasi dan penempatan, agar gaji serta tunjangan kinerja mereka terjamin,” ujar Dadan Hindayana.

Dengan regulasi ini, publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah berupa aturan turunan dan petunjuk teknis. Jika proses tersebut berjalan cepat, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat pegawai SPPG akan resmi menyandang status ASN PPPK, melanjutkan pengabdian mereka dengan kepastian dan penghargaan yang lebih layak.

Masjid Al- Munawwarah Labessi Berbenah, Kini Jadi Tempat Ibadah hingga Rest Area Musafir

Ket/ pengambilan foto malam hari 

zonabuser,id, Soppeng-Masjid Al-Munawwarah Labessi kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng  terus dikembangkan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat layanan sosial dan tempat istirahat bagi para musafir.  Senin 12 Januari 2026

Keberadaan masjid ini diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat sekitar maupun pengguna jalan yang melintas.

Selain berfungsi sebagai tempat ibadah,

 Masjid Al Munawwarah Labessi kini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, di antaranya box kuliner, gazebo, serta toilet umum. 

Fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang kenyamanan jamaah dan musafir yang singgah.

Masjid ini juga difungsikan sebagai tempat istirahat musafir serta pusat layanan sosial melalui kegiatan KKL, yang menjadi wadah kepedulian sosial bagi masyarakat sekitar.

Secara geografis, Masjid Al Munawwarah Labessi berada di jalur dari batas wilayah (BTS) menuju Kentel, sehingga sangat strategis sebagai tempat persinggahan.

Pengelola masjid menyampaikan bahwa pengembangan fasilitas ini bertujuan menghadirkan masjid yang ramah, terbuka, dan memberi manfaat nyata bagi umat.

Dengan konsep masjid multifungsi, Masjid Al Munawwarah Labessi diharapkan menjadi contoh bagaimana rumah ibadah dapat berperan sebagai pusat spiritual sekaligus pusat pelayanan sosial bagi masyarakat.

166 Titik Sekolah Rakyat Diluncurkan, Soppeng Termasuk Lokasi Strategis

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE mengikuti Launching Sekolah Rakyat Tahun 2026

zonabuser,id, SOPPENG — Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE mengikuti Launching Sekolah Rakyat Tahun 2026 dan groundbreaking pembangunan Sekolah Rakyat secara daring melalui Zoom Meeting dari Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (12/1/2026). 

Foto Forkopimda Soppeng mengikuti Launching Sekolah Rakyat Tahun 2026

Lokasi tersebut merupakan titik pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng.

Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Launching Sekolah Rakyat 2026 dilaksanakan secara serentak di 166 titik yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam laporannya menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden RI yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. 

Peserta didik berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat terbatas dan ditetapkan melalui proses verifikasi lapangan oleh pendamping sosial daerah serta data Badan Pusat Statistik (BPS), tanpa pungutan maupun praktik titipan.

Sekolah Rakyat dikembangkan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ekosistem perlindungan dan pemberdayaan melalui sistem asrama, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pembelajaran berbasis teknologi menggunakan Learning Management System (LMS).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus disertai pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat paling bawah. 

Ia menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029 dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa per sekolah, sebagai upaya menghapus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.

Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat.

 Pemkab Soppeng akan terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan persembahan seni dari para siswi Sekolah Rakyat Soppeng berupa Tari Padduppa dan paduan suara yang berlangsung khidmat.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, para Kepala Bagian Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat Lalabata, serta Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Soppeng.

Patroli Biru Polsek Sabbangparu: Upaya Cegah Gangguan Kamtibmas di Malam Hari

zonabuser,id, WAJO – Polsek Sabbangparu Polres Wajo melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light) pada Minggu malam, 11 Januari 2026, mulai pukul 23.00 WITA. Dalam patroli ini, AIPTU Ayyung bersama Brigpol Suyudi berkeliling wilayah hukum Polsek Sabbangparu guna mengantisipasi gangguan kamtibmas dan kriminalitas yang berpotensi terjadi pada malam hari.

Kapolsek Sabbangparu, AKP Reski G., SH, mengatakan bahwa patroli mobiling ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Sabbangparu, terutama pada jam-jam rawan. Kegiatan ini menjadi salah satu program prioritas Polres Wajo yang bertujuan untuk menekan tindak pidana di wilayah tersebut.

"Patroli dilakukan dengan menyasar sejumlah titik rawan, seperti pemukiman warga, pertokoan, rumah toko, serta obyek vital seperti mesin ATM, SPBU, dan kantor BRI. Kami juga menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk mempererat kerjasama dalam menjaga keamanan," ungkap AKP Reski.

Selain itu, personel juga mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Masyarakat diminta segera melaporkan potensi gangguan kamtibmas atau kejadian yang meresahkan melalui Polsek Sabbangparu atau layanan pengaduan Polri 110.

Kegiatan patroli berjalan dengan lancar dan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sabbangparu tercatat aman dan terkendali.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Rekonstruksi Kasus Pembakaran di Uddungeng, Polres Soppeng Hadirkan Tersangka

Polres Soppeng menggelar rekonstruksi perkara tindak pidana pembakaran yang terjadi di Uddungeng, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada Senin (12/1/2026) sekitar pukul 10.20 WITA.

zonabuser,id, SOPPENG – Polres Soppeng menggelar rekonstruksi perkara tindak pidana pembakaran yang terjadi di Uddungeng, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada Senin (12/1/2026) sekitar pukul 10.20 WITA.

Foto Saat rekonstruksi

Rekonstruksi ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap secara terang dan menyeluruh peristiwa pembakaran yang terjadi pada Kamis (20/11/2025) sekitar pukul 02.00 WITA, yang mengakibatkan satu unit rumah milik Mariana binti Lasalama (41) hangus terbakar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Watansoppeng, Natalia Jesthyka Paya Pailin, S.H., Kapolsek Lalabata AKP Mahmudin M., S.Sos., Kanit Idik I Satreskrim Polres Soppeng IPDA Fauri Islamuddin Baso, personel Polres Soppeng dan Kejaksaan Negeri Watansoppeng, keluarga korban, serta masyarakat setempat.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan HB (±60), seorang wiraswasta yang berdomisili di Kelurahan Lapajung, sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kebakaran terjadi, tersangka diduga memasuki rumah korban dengan membawa sebila​h parang panjang, kemudian meninggalkan lokasi. Tidak berselang lama, api terlihat berasal dari dalam rumah hingga mengakibatkan kebakaran.

Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, S.I.K., M.I.K. menjelaskan bahwa rekonstruksi dilakukan untuk menguji kebenaran serta kesesuaian keterangan antara saksi dan tersangka guna memperkuat pembuktian perkara.

“Rekonstruksi ini merupakan tahapan penting dalam proses penyidikan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif terkait rangkaian peristiwa pidana yang terjadi. Kami berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan bahwa dari hasil penyidikan sementara, motif pembakaran diduga dilatarbelakangi persoalan pribadi, berupa kecemburuan dan dendam, setelah tersangka merasa sakit hati karena korban kembali kepada suami pertamanya.

Seluruh rangkaian adegan dalam rekonstruksi didokumentasikan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonstruksi, untuk selanjutnya dianalisis serta dicocokkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Rekonstruksi berakhir sekitar pukul 11.10 WITA dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.