Tak Hanya Rokok, Pemerintah Diminta Tuntaskan Seluruh Ancaman Kesehatan Publik

zonabuser,id, Soppeng-Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. 

Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam melindungi hak dasar warga negara untuk hidup sehat.

Namun demikian, jika komitmen itu benar-benar dijalankan secara serius dan berkelanjutan, maka perhatian pemerintah tidak seharusnya hanya terfokus pada persoalan rokok semata.

 Negara, dalam hal ini pemerintah, perlu bersikap adil dan konsisten dengan memberantas serta menuntaskan seluruh faktor dan aktivitas yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Penanganan menyeluruh terhadap berbagai ancaman kesehatan—baik yang berasal dari produk, lingkungan, maupun pola hidup—menjadi bukti nyata kesungguhan pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan rakyat secara menyeluruh./ Rabu 21 Januari 2026 

“Jika rokok benar-benar berbahaya, maka tidak ada alasan logis untuk terus memproduksinya.”

zonabuser,id, Soppeng-Isu rokok kembali menjadi perdebatan publik. Dari sisi kesehatan, rokok telah lama dinyatakan sebagai salah satu penyebab utama berbagai penyakit serius, mulai dari kanker paru, penyakit jantung, hingga gangguan pernapasan kronis. 

Meski demikian, peredaran rokok—baik legal maupun ilegal—masih terus berlangsung dan bahkan cenderung meningkat.

Rokok legal kerap dibela dengan alasan kontribusinya terhadap penerimaan negara melalui cukai. Namun di sisi lain, rokok ilegal justru menjadi persoalan serius karena merugikan negara dan beredar tanpa pengawasan ketat.

 Ironisnya, baik rokok legal maupun ilegal sama-sama menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Berbagai kampanye bahaya rokok, kenaikan cukai, hingga penindakan rokok ilegal dinilai belum menyentuh akar persoalan.

 Selama pabrik rokok masih beroperasi, konsumsi rokok akan tetap ada, dan dampak kesehatan akan terus menghantui masyarakat, khususnya generasi muda.

Sejumlah pihak menilai, satu-satunya solusi tegas untuk mengakhiri polemik rokok adalah dengan menutup seluruh pabrik rokok tanpa pengecualian. 

Mereka menegaskan, pemerintah seharusnya tidak lagi berdalih pada pemasukan negara dari cukai rokok, karena biaya kesehatan yang ditanggung negara akibat penyakit terkait rokok dinilai jauh lebih besar.

“Daripada terus berbicara soal bahaya kesehatan tetapi tetap membiarkan produksinya berjalan, lebih baik pemerintah mengambil langkah berani dengan menutup semua pabrik rokok,” ujar salah satu pemerhati kesehatan masyarakat. Rabu 21 Januari 2026

Hingga kini, kebijakan pemerintah masih berada di antara dua kepentingan besar: kesehatan publik dan penerimaan negara. Selama posisi ini tidak berubah secara tegas, persoalan rokok diprediksi akan terus menjadi masalah yang tak kunjung selesai.

Kasus Rusman vs Ketua DPRD, Publik Masih Menunggu Keputusan Akhir

zonabuser,id, Soppeng — Perkembangan kasus yang melibatkan Kepala Bidang (Kabid) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Soppeng dengan Ketua DPRD hingga kini masih menjadi perhatian publik. 

Meski sejumlah tahapan hukum telah dilalui, keputusan akhir dalam perkara tersebut belum juga diumumkan secara resmi.

Situasi ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Namun demikian, publik pada umumnya memilih untuk menunggu hasil akhir proses hukum yang tengah berjalan.

 Penegak hukum diharapkan dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat menilai, siapa pun pihak yang terlibat seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum. 

Kepastian hukum menjadi harapan utama agar perkara ini segera menemukan titik terang dan tidak berlarut-larut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait keputusan akhir kasus tersebut. Publik pun terus menanti hasil yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ini Jumlah Bantuan Dana Pemprov Sulsel untuk Operasional Kecelakaan Pesawat ATR 42-500

zonabuser,id, Makassar-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasikan anggaran operasional sebesar Rp2,5 miliar untuk mendukung proses pencarian pesawat ATR 42-500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulusaraung, wilayah perbatasan Kabupaten Pangkep dan Maros, pada Sabtu (17/1/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa anggaran tersebut bersumber dari bantuan kebencanaan dan difokuskan untuk menunjang seluruh rangkaian operasi pencarian di lapangan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan sekitar Rp2,5 miliar bantuan kebencanaan untuk mendukung pengerahan personel dan operasional pencarian pesawat ATR 42-500,” ujar Andi Sudirman dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk kebutuhan logistik, transportasi, serta koordinasi lintas instansi yang terlibat dalam operasi pencarian, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan unsur relawan.

Pesawat ATR 42-500 tersebut diketahui melayani rute penerbangan Yogyakarta–Makassar dan dilaporkan hilang kontak sebelum akhirnya diduga jatuh di kawasan pegunungan yang memiliki medan ekstrem dan sulit dijangkau.

Dukung Kebijakan Presiden, Polsek Takkalalla Dampingi Pelatihan Alsintan di Desa Lagoari

zonabuser,id, WAJO – Kepolisian Sektor (Polsek) Takkalalla mendampingi pelaksanaan pelatihan, uji coba operasional (running test), dan bimbingan teknis penggunaan traktor roda empat di Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Rabu (21/1/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Republik Indonesia melalui program swasembada pangan yang dijalankan Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menyalurkan 14 unit alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda empat merek Lembu Series produksi PT Taka Tech. Bantuan itu bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian melalui APBN serta dukungan bantuan Gubernur Sulawesi Selatan.

Kapolsek Takkalalla AKP Mursalim S.Sos, MH menegaskan bahwa pendampingan aparat kepolisian dilakukan untuk memastikan program strategis nasional di bidang pangan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa.

“Program swasembada pangan merupakan kebijakan nasional yang harus didukung bersama. Kehadiran kami di lapangan bertujuan memastikan kegiatan berjalan aman sekaligus mendorong pemanfaatan alsintan secara maksimal oleh petani,” kata Mursalim.

Ia menilai, peningkatan mekanisasi pertanian menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja petani, terutama di daerah sentra pertanian seperti Kabupaten Wajo.

Pelatihan teknis tersebut diikuti oleh kelompok tani Desa Lagoari dan difokuskan pada pengoperasian serta perawatan traktor roda empat agar bantuan pemerintah dapat digunakan secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wajo yang diwakili Tien Zainuddin, SP, M.Si, Kapolsek Takkalalla AKP Mursalim, Danramil 1406-07 Takkalalla yang diwakili Babinsa Serka Ridwan, Kepala Desa Lagoari, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tani setempat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Di Hadapan Media, Kuasa Hukum Rusman Buka Data dan Kronologi Perkara

Foto Kuasa Hukum Rusman  ( Firmasnyah)

zonabuser,id, Soppeng-Kuasa hukum Rusman, Firmansyah, menggelar konferensi pers di Warkop Ujung Teras, Jalan Ujung, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Rabu (21/1/2026).

Rusman diketahui merupakan Kepala Bidang (Kabid) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Soppeng.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah awak media, 

Dalam penyampaian awalnya, Firmansyah menegaskan bahwa dirinya bertindak sebagai kuasa hukum yang sah berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ia juga menegaskan bahwa penunjukan kuasa hukum tidak berkaitan dengan surat keputusan kepala daerah maupun jabatan kliennya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Kami bertindak sebagai kuasa hukum yang sah berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Perlu kami tegaskan pula bahwa penunjukan kami tidak berkaitan dengan surat keputusan kepala daerah atau jabatan klien kami sebagai ASN,” ujar Firmansyah.

Selanjutnya, Firmansyah menjelaskan secara terbuka seluruh catatan dan data yang dimiliki pihaknya. Ia memaparkan kronologi perkara secara rinci, mulai dari laporan awal korban, proses pemanggilan korban, hingga pemeriksaan saksi-saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Dalam kesempatan tersebut, Firmansyah menyampaikan dua poin utama, yakni perkembangan penanganan perkara serta klarifikasi atas sejumlah informasi yang dinilai tidak tepat dan beredar di tengah masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan percepatan penanganan perkara kepada penyidik Polres Soppeng agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi kliennya.

Selain itu, Firmansyah juga menampilkan dan menjelaskan sejumlah tautan berita yang sebelumnya telah terbit, baik yang berkaitan langsung dengan kliennya maupun pemberitaan terkait Ketua DPRD Soppeng yang turut menjadi perhatian publik.

“Semua kami sampaikan secara terbuka agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat,” ujar Firmansyah di hadapan awak media.

Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan saat ini menunggu langkah serta proses lanjutan dari Polres Soppeng sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Firmansyah, hingga saat ini penyidik telah memeriksa tiga orang saksi, masing-masing berinisial A, Al, dan DF, selain saksi korban. 

Bahkan, saksi Al dan pelapor Rusman telah dimintai keterangan lebih dari satu kali dalam tahap penyelidikan.

“Kami mengapresiasi langkah penyidik yang telah bekerja memeriksa saksi-saksi. Harapan kami, perkara ini dapat segera ditingkatkan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tutup Firmansyah.

Konferensi pers tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif, serta diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama para jurnalis.

Pagi Bersih di Latasi, Aparat dan Warga Kompak Bersihkan Saluran Air

zonabuser,id, Soppeng — Kegiatan karya bakti pembersihan saluran air dan Jalan Tani yang berlokasi di Latasi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.Rabu 21 Januari 2026

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kelurahan Labessi, Mursin, S.IP, bersama personel Koramil 1423-05/Marioriwawo, para staf Kelurahan Labessi, ketua RT/RW, serta masyarakat setempat yang turut berpartisipasi secara aktif.

Adapun sasaran kegiatan karya bakti meliputi:

Pembersihan saluran air sepanjang kurang lebih 200 meter

Pembuangan sampah yang menyumbat saluran air

Pembabatan rumput liar di sekitar saluran air dan Jalan Tani

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan, memperlancar aliran air, serta mencegah terjadinya genangan dan banjir, khususnya pada musim hujan.

Sekitar pukul 09.30 Wita, kegiatan karya bakti selesai dilaksanakan dalam keadaan aman, tertib, dan lancar, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Di Sela Rakernas APKASI XVII, Bupati Soppeng Silaturahmi dengan Warga di Batam

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, bersilaturahmi dengan warga Soppeng yang bermukim di Kota Batam

zonabuser,id, Batam- Di sela-sela kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan warga Soppeng yang bermukim di Kota Batam, Senin (19/1/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di Kafe Kita Kita Bike Coffee, yang diketahui merupakan usaha milik salah seorang warga Soppeng di Batam.

Kehadiran Bupati Soppeng disambut langsung oleh Ketua Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Batam, H. Juninrah, ST, bersama sejumlah warga Soppeng lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi serta rasa bangganya atas kebersamaan dan kekompakan warga Soppeng di perantauan.

 Menurutnya, silaturahmi merupakan sarana penting untuk menjaga ikatan kekeluargaan dan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

“Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk menjaga ikatan kekeluargaan. 

Warga Soppeng di perantauan adalah duta daerah yang turut membawa nama baik Soppeng di mana pun berada,” ujar Bupati Soppeng.

Sambil berbincang santai, Bupati juga memaparkan perkembangan pembangunan di Kabupaten Soppeng, mulai dari pelaksanaan program strategis daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap warga Soppeng di Batam dapat terus memberikan dukungan, doa, serta kontribusi positif bagi kemajuan daerah asal.

Sementara itu, Ketua KKS Batam, H. Juninrah, ST, menyampaikan terima kasih dan rasa bangganya atas perhatian Bupati Soppeng yang menyempatkan diri bertemu langsung dengan warga Soppeng di perantauan. 

Ia menegaskan bahwa warga Soppeng di Batam siap mendukung program pembangunan Kabupaten Soppeng sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

“Kehadiran Bapak Bupati menjadi motivasi dan kebanggaan bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap dekat dengan masyarakatnya, meskipun berada di perantauan,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan warga Soppeng di Batam, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam mewujudkan Soppeng yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.