Pemerintah Diminta Proaktif Pantau Keluhan Warga di Media Sosial

zonabuser,id, SOPPENG — Pemerintah diminta untuk lebih proaktif memantau perkembangan situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya berbagai keluhan yang disampaikan melalui media sosial. 

Respons cepat dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

“Sekarang ini warga lebih cepat mengadu lewat media sosial. Harapannya, begitu ada laporan muncul, pemerintah bisa langsung merespons dan turun ke lapangan,” ujar salah seorang warga. Minggu 25 Januari 2026

“Kalau keluhan sudah ramai di media sosial tapi tidak segera ditangani, biasanya masalah jadi melebar dan memicu salah paham antarwarga,” kata warga lainnya.

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu saluran utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan atas berbagai persoalan publik. 

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak menunggu masalah membesar, melainkan segera turun tangan begitu informasi awal muncul di ruang publik.

Langkah cepat pemerintah, baik melalui klarifikasi maupun penanganan langsung di lapangan, dinilai mampu meredam kegaduhan serta mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat. 

Selain itu, respons yang sigap juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada warga.

Dengan pengawasan yang intensif dan tindak lanjut yang jelas, diharapkan setiap permasalahan sosial dapat diselesaikan secara tepat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Keluhan Warga Soal Subsidi Menguat, Pemerintah Didesak Lakukan Pengawasan Lapangan

       Foto ilustrasi saat pengawasan 

zonabuser,id, SOPPENG – Berbagai keluhan warga terkait penyaluran subsidi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) terus bermunculan di tengah masyarakat.

 Kondisi ini memicu polemik dan saling komentar antarwarga, baik di media sosial maupun dalam percakapan sehari-hari.

Sejumlah warga menilai, perbedaan harga yang terjadi di lapangan menimbulkan kebingungan dan kecurigaan. 

Akibatnya, masyarakat saling menyalahkan tanpa kejelasan sumber persoalan yang sebenarnya.

Untuk menghindari gesekan sosial dan memperjelas duduk perkara, pemerintah diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi turun langsung ke lapangan guna melakukan pengawasan dan penertiban

Kehadiran pemerintah dianggap penting agar persoalan subsidi dapat diselesaikan secara objektif dan transparan.

“Kalau pemerintah hadir langsung, masyarakat tidak akan saling menyalahkan. Semua bisa jelas, mana yang sesuai aturan dan mana yang melanggar,” ungkap salah satu warga. 25 Januari 2026

Pengawasan langsung di tingkat distributor dan pengecer, penegakan aturan HET, serta sosialisasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik. 

Dengan demikian, penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran dan suasana di tengah masyarakat tetap kondusif.

Warga berharap, persoalan ini segera mendapat perhatian serius agar tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Polsi Dampingi Pembukaan Akses Bendungan Paselloreng, Utamakan Dialog dan Kepentingan Masyarakat

zonabuser,id, WAJO – Personel Polres Wajo bersama Polsek Gilireng melaksanakan pengamanan dan pendampingan secara humanis terhadap pembukaan kembali akses pintu masuk Bendungan Paselloreng dan Bendung Gilireng yang sebelumnya ditutup oleh warga Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sabtu (24/1/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Wajo, Kompol Nano, SH, dengan melibatkan personel gabungan Polres Wajo dan Polsek Gilireng. Pembukaan akses dilakukan oleh pihak security bendungan dengan disaksikan unsur Pemerintah Kecamatan Gilireng.

Dalam pelaksanaannya, personel Polri mengedepankan pendekatan persuasif guna memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, dan kondusif, serta tetap menghormati aspirasi masyarakat setempat.

Kabag Ops Polres Wajo, Kompol Nano, SH, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam menjaga fasilitas publik sekaligus merawat stabilitas sosial di tengah masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tetap kondusif. Bendungan ini merupakan fasilitas penting bagi masyarakat, sehingga operasionalnya perlu dijaga bersama tanpa mengesampingkan aspirasi warga,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolsek Gilireng, AKP Antonius Pasakke, menegaskan bahwa Polri terus mengedepankan sikap humanis dalam menangani persoalan di lapangan.

“Polri hadir bukan untuk memihak, melainkan menjembatani komunikasi. Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat,” kata AKP Antonius.

Setelah akses pintu masuk dibuka, kegiatan berakhir sekitar pukul 12.00 Wita. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan.

Polres Wajo akan terus melakukan monitoring serta menjalin koordinasi dengan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, warga setempat, dan pihak pengelola bendungan guna menjaga kondusivitas serta memastikan fasilitas publik dapat berfungsi optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

Demi Keselamatan Pengguna Jalan, Pohon Lapuk di Jalur Labessi–Soppeng Perlu Penanganan

           Pohon tersebut berada di Lokasi Desa Timusu 

zonabuser,id, SOPPENG — Tidak ada seorang pun yang menginginkan kecelakaan, baik saat berjalan kaki maupun berkendara. Setiap pengguna jalan tentu berharap dapat sampai ke tujuan dengan selamat. 

Namun, potensi bahaya justru mengintai di ruas jalan perbatasan Kelurahan Labessi dan Desa Timusu, Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan pantauan tim media pada Sabtu, 24 Januari 2026, sebuah pohon trembesi yang berada di bahu jalan tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jika melintas dari arah Labessi menuju Kota Soppeng, pohon tersebut berada di sisi kanan jalan. Sebaliknya, dari arah Soppeng menuju Labessi, pohon itu berada di sisi kiri jalan.

Sejumlah dahan pohon trembesi terlihat telah lapuk dan patah, bahkan sebagian di antaranya jatuh dan tersangkut pada kabel Telkom.

 Sementara itu, masih banyak dahan lain yang tampak kering dan rapuh, yang sewaktu-waktu berpotensi patah dan jatuh ke badan jalan.

Beruntung, hingga saat ini belum ada laporan korban akibat jatuhnya dahan pohon tersebut. Namun kondisi ini dinilai sangat berisiko, terutama bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki yang melintas di lokasi itu setiap hari.

Dengan turunnya pemberitaan ini, diharapkan instansi terkait dapat segera mengambil langkah antisipatif, baik dengan melakukan pemangkasan maupun penebangan pohon, guna mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan langkah pencegahan dini menjadi kunci utama untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Situasi Kamtibmas Pitumpanua Kondusif, Aktivitas Pelabuhan dan Pengamanan Wilayah Berjalan Lancar

zonabuser,id, Wajo- Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, terpantau aman dan kondusif selama 1x24 jam, terhitung sejak Jumat (23/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026) pukul 06.30 Wita.

Kapolsek Pitumpanua AKP Andi Suhidin, SH., M.Si menyampaikan, sepanjang periode tersebut tidak terdapat laporan polisi maupun kejadian menonjol yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Saat ini, Polsek Pitumpanua mencatat jumlah tahanan sebanyak tiga orang, sementara titipan dari Polres maupun Kejaksaan nihil. Kondisi cuaca juga terpantau cerah.

Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, personel Polsek Pitumpanua melaksanakan berbagai kegiatan pengamanan dan pelayanan masyarakat. Tiga personel, masing-masing Aiptu Medy, Aipda Andi Pajolloi, dan Brigadir Saharudding, melaksanakan tugas jaga Markas Komando (Mako) selama 1x24 jam.

Sementara itu, pada pukul 07.00 hingga 15.00 Wita, dua personel lainnya, yakni Aiptu Ebid dan Aipda Saharuddin, melaksanakan pengamanan terbuka di Pelabuhan Bangsalae, Siwa. Pengamanan dilakukan terhadap keberangkatan dan kedatangan kapal ferry serta kapal fiber rute Siwa–Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara, sekaligus melaksanakan kegiatan yustisi kepada penumpang.

Adapun data penumpang dan kendaraan yang tercatat, di antaranya KMP Merak yang berangkat pukul 09.00 Wita dengan jumlah penumpang 19 orang, serta KMP Camelia yang berangkat pukul 14.00 Wita dengan jumlah penumpang 67 orang. Selain itu, pergerakan penumpang kapal fiber tercatat sebanyak 48 orang dari Tobaku ke Siwa dan 54 orang dari Siwa ke Tobaku.

Di sisi lain, Kapolsek Pitumpanua bersama Wakapolsek Iptu Haryadi mengikuti kegiatan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Masjid Al-Ijtihad, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua. Kapolsek juga memimpin pengamanan di perbatasan Kabupaten Wajo–Luwu menyusul adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan warga dan mahasiswa dari Kabupaten Luwu.

“Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan personel terus kami lakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal,” ujar AKP Andi Suhidin.

Selain itu, Unit Reserse Kriminal Polsek Pitumpanua melaksanakan mediasi terkait sengketa kepemilikan rumah serta melakukan pemeriksaan saksi korban kasus pencurian dengan kekerasan. Bhabinkamtibmas aktif melaksanakan kegiatan sambang ke desa binaan, sementara Unit Intelkam melakukan penggalangan dan monitoring situasi di wilayah perbatasan.

Unit Lalu Lintas juga melaksanakan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di perbatasan Wajo–Luwu serta melakukan respons cepat terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas. Pengamanan objek vital turut dilakukan di area PT Perkebunan Nusantara IV Regional II KSO Distrik Sulawesi Unit Keera–Maroanging.

Secara umum, Polsek Pitumpanua memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukumnya tetap aman, tertib, dan terkendali.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**

IWO dan Universitas Bung Karno Teken MoU, Perkuat Sinergi Pers dan Akademisi

Foto Ketum IWO Pusat Dwi Christianto, S.H., M.Si bersama Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si UBK  

zonabuser,id, Jakarta-Ikatan Wartawan Online (IWO) melakukan kerjasama dengan Universitas Bung Karno (UBK) yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Kamis, 22 Januari 2026 di Jakarta.

Ketum IWO Pusat Dwi Christianto, S.H., M.Si bersama Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si UBK  pegang Mou Tandatangan

MoU yang menggarisbawahi kerjasama untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan antara kedua belah pihak dan para pihak lain yang dapat dilibatkan belandaskan pada Tridarma Perguruan Tinggi, yakni program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan bersama kedua belah pihak dan para pihak lain yang dilibatkan cukup beragam, termasuk kegiatan sosial, pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya.

IWO dalam penandatanganan MoU dengan UBK di Aula Dr. Ir. Soerkarno, Kampus UBK Jalan Kimia di Jakarta Pusat diwakili Ketua Umum Dwi Christianto, S.H., M.Si., sementara dari pihak UBK diwakili oleh Wakil Rektor IV Franky Paulus S.T. Roring, S.IP., M.Si yang pada kesempatan tersebut mewakili Rektor UBK Dr. Ir. Sri Mumpuni Ngesti Rahaju M.Si.

“Sebagai organisasi profesi wartawan yang bekerja di media online, IWO membuka kerja-kerja baik untuk memajukan kebebasan pers di Indonesia,” kata Ketum IWO Dwi Christianto usai penandatangan MoU"

Menurutnya, lembaga akademik seperti Universitas Bung Karno (UBK) mampu memberikan kontribusi untuk memajukan kehidupan pers di tanah air. Sinergi antara IWO dan UBK bisa menghasilkan output berupa Analisa-analisa kebijakan dan update dunia jurnalistik.

“Ada Fakultas Fisik dengan jurusan komunikasi di UBK misalnya bersama akademisi dari fakultas lainnya bisa kami ajak mengembangkan buah pikir untuk kemajuan kehidupan dan kebebasan pers. Termasuk, melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan yang melingkupi profesi wartawan secara umum dan khususnya demi anggota IWO,” pungkas Dwi.

Sementara itu kerjasama antara IWO dan UBK  juga diharapkan dapat menjalin keterkaitan antara realitas dunia professional jurnalis dan perguruan tinggi, kata Wakil Rektor 4 UBK Franky Roring.

“Dunia jurnalisme dan akademik memiliki komitmen yang sama pada data dan kebenaran. Atas hal tersebut dipandang perlu Universitas Bung Karno menjalin kerjasama dengan Ikatan Wartawan Online,” kata Franky.

“Penandatanganan ini menandai langkah awal bagi kerjasama kedua lembaga tersebut ke depannya,” tambah Franky. ***

Penyelamatan NIP! Plt Sekda Soppeng Bongkar Alasan Geser 8 PPPK Paruh Waktu ke Setda

Keterangan Foto / Plt  Sekda Soppeng Baju Kaos

Sumber https://INDEKS.co.id

zonabuser,id, SOPPENG – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng menggeser delapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah (Setda) akhirnya mendapat penjelasan resmi.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Soppeng, Andi Muhammad Surahman, menegaskan bahwa langkah tersebut justru dilakukan untuk menyelamatkan status kepegawaian dan Nomor Induk Pegawai (NIP) para PPPK yang bersangkutan.

Menurut Andi Surahman, kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang membawa perubahan signifikan dalam sistem kepegawaian nasional.

“Ini bukan hukuman, bukan juga semena-mena. Justru kebijakan ini untuk menyelamatkan mereka"

Kalau tetap bertahan di jabatan yang sudah tidak diakomodasi regulasi baru, NIP mereka bisa terancam,” tegas Andi Surahman, Jumat (23/1).

Ia menjelaskan, dalam regulasi terbaru tersebut, jabatan sopir, sekretaris pribadi (sespri), dan pramusaji tidak lagi dibuka untuk formasi PPPK. 

Ke depan, posisi tersebut wajib diisi melalui skema outsourcing.

Sementara itu, di Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, jumlah tenaga layanan operasional dinilai sudah melebihi kebutuhan (overload). Kondisi ini membuat penataan ulang menjadi keniscayaan.

“Di Setda masih ada kebutuhan tenaga layanan operasional. Pemindahan ini murni penataan organisasi agar seluruh pegawai tetap bekerja sesuai koridor hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi Surahman menegaskan bahwa PPPK tidak dibenarkan merangkap jabatan dan juga tidak boleh berstatus sebagai tenaga outsourcing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Karena itu kami tempatkan mereka di Setda. Ini langkah pengamanan status ASN, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Menanggapi adanya keberatan dari sejumlah pihak, Plt Sekda Soppeng menegaskan bahwa penempatan dan mutasi ASN merupakan kewenangan penuh eksekutif demi kepentingan dinas.

Ia bahkan mempersilakan jika ada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.

“Saya bertanggung jawab penuh atas kebijakan ini. Jika ada yang merasa keberatan, silakan tempuh jalur PTUN. 

Tapi perlu diingat, setiap PPPK telah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja sebelum NIP diterbitkan. Itu komitmen final,” tegasnya.

Berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu berlaku selama satu tahun, dengan ketentuan upah minimal setara UMP/UMK atau gaji yang diterima sebelumnya. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan tenaga non-ASN yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng mengaku belum menerima keberatan tertulis dari delapan PPPK yang dipindahkan tersebut.

“Kalau ada keberatan resmi, tentu akan kami klarifikasi sesuai aturan dan berdasarkan dokumen pernyataan yang sudah ditandatangani,” pungkas Andi Surahman

Isra Mikraj 1447 H, Polres Wajo Teguhkan Shalat dan Akhlak Personel dalam Pengabdian kepada Masyarakat

zonabuser,id, WAJO -Kepolisian Resor (Polres) Wajo memperingati Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan penuh kekhusyukan di Masjid At-Taqwa Polres Wajo, Kamis (22/1/2026).

Peringatan Isra Mikraj yang dimulai pukul 09.00 Wita tersebut menjadi momentum spiritual bagi jajaran Polres Wajo untuk merenungi kembali perjalanan agung Rasulullah SAW, sekaligus meneguhkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Kegiatan keagamaan ini dihadiri Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Wajo Ny. Anita Rosid, Wakapolres Wajo Kompol H. Andi Syamsulipu, S.Sos., M.H., para pejabat utama Polres Wajo, para Kapolsek jajaran, pengurus Bhayangkari, serta personel dan PNS Polres Wajo.

Dalam tausiah yang disampaikan, jamaah diajak memahami makna mendalam Isra Mikraj sebagai perjalanan ruhani Nabi Muhammad SAW yang menghadirkan perintah shalat lima waktu, sebagai tiang agama dan sarana penyucian jiwa. Shalat, ditegaskan, bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan sumber pembentuk akhlak, disiplin, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Mikraj harus menjadi pedoman hidup bagi setiap personel Polri.

“Shalat yang khusyuk akan melahirkan kejujuran, kesabaran, dan kepekaan sosial. Inilah modal utama bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional, humanis, serta penuh empati kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Tema peringatan tahun ini, “Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW Memperteguh Keimanan dan Ketakwaan Personel Polri untuk Masyarakat dalam Aksi Kemanusiaan dan Kepedulian Sosial”, dinilai selaras dengan semangat Polri yang tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan kemanusiaan.

Melalui peringatan ini, seluruh personel Polres Wajo diajak untuk menjadikan ketakwaan sebagai kompas moral, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil senantiasa berlandaskan nilai keadilan, keikhlasan, dan pengabdian.

Kasi Humas Polres Wajo IPTU Kaomi, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan Isra Mikraj merupakan bagian dari pembinaan rohani dan mental guna membentuk karakter personel Polri yang beriman, berakhlak mulia, serta peka terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, diharapkan personel Polres Wajo mampu menjadi teladan, menjaga amanah, serta hadir membawa rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutup IPTU Kaomi.

**KASI HUMAS POLRES WAJO**