Bayu Jalar Pertimbangkan Maju di Pilkada Semarang

ZONA BUSER | SEMARANG — Menjelang Pilkada Semarang 2024, Bayu Jalar Prayogo, seorang advokat dan pengusaha yang sukses dengan Biro Umroh Arbani Madinah Wisata, mulai mempertimbangkan secara serius untuk terjun ke dunia politik. Meskipun awalnya tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri, Bayu kini tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk maju sebagai calon wakil wali kota atau bahkan wali kota Semarang.

"Dari awal saya tidak pernah berpikir untuk maju di Pilkada, tetapi dorongan dari masyarakat dan rekan-rekan politik membuat saya mulai mempertimbangkan hal ini dengan serius," kata Bayu saat diwawancarai. Ia menjelaskan bahwa dorongan ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari jamaah umroh yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya.

Bayu, yang juga merupakan kader Partai Demokrat, menyatakan bahwa langkah ini tidak diambil secara tergesa-gesa. "Saya sudah berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat dan partai politik. Ini adalah langkah besar, dan saya tidak ingin mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang," ungkapnya.

Meskipun masih dalam tahap pertimbangan, Bayu mengungkapkan bahwa ia telah mulai melakukan konsolidasi awal untuk melihat sejauh mana dukungan yang bisa diraih. 

"Kami sudah mulai melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak untuk memastikan apakah ada dukungan yang kuat. Ini penting karena tanpa dukungan yang solid, sulit untuk maju," jelas Bayu.

Bayu juga menegaskan bahwa ia akan siap maju jika ada partai atau koalisi yang mengajak dan memiliki visi yang sama untuk membangun Semarang. "Kalau memang ada partai atau koalisi yang memiliki visi yang sama dengan saya, saya siap untuk maju. Kita harus bersama-sama membawa Semarang ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Dengan jaringan yang luas dan dukungan yang mulai terbentuk, Bayu Jalar Prayogo tampaknya menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam Pilkada Semarang 2024 mendatang. (*)

Bahas Cawapres, Petinggi Tiga Partai Kumpul di Rumah Anies

ZONA BUSER | JAKARTA — Tim kecil dari tiga partai yakni Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan pertemuan untuk membahas tokoh yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Pertemuan itu digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Hadir perwakilan dari ketiga partai politik itu, yakni dari Partai NasDem, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya.

Dari PKS, M Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M Kholid, sedangkan dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah.

Selain perwakilan dari tiga parpol itu, hadir juga Sudirman Said sebagai Liaison Officer (LO). LO adalah seorang penghubung atau pendamping.

Saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung.

“Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,” ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya.

Menurut Willy, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.

“Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya,” katanya pula.

Untuk saat ini, kata Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan.

Anies Sebut 3 Kreteria Calon Cawapres 2024

ZONABUSER.ID | JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membocorkan tiga kriteria tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Meskipun, Anies mengakui tidak ada kriteria khusus cawapres yang bakal digandengnya.

“Saya rasa tidak ada ketentuan apapun. Kita lihat tiga kriteria. Satu, memberikan kontribusi dalam kemenangan,” kata Anies di NasDem Tower, Senin (17/10) malam.

Kedua, sosok cawapresnya harus bisa membantu dan memperkuat stabilitas koalisi. Pasalnya, partai NasDem yang sudah mengusungnya, masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi dalam rangka memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Tiga pertimbangan itu yang menjadi faktor,” ucap Anies.

Meski demikian, Anies mengatakan, dirinya tidak terburu-buru untuk menentukan cawapres. Pasalnya, tahapan pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres masih lama dan proses penentuan koalisi masih berjalan. “Nama (cawapres) belum ada,” ujar Anies.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapres di Pilpres 2024. Paloh menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi pilihan Cawapres.

“Langsung kasih prioritas ke Bung Anies,” ucap Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 di Kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10) lalu.

Jika dirinya atau Partai Nasdem yang memilih Cawapres untuk Anies, Paloh khawatir ada ketidakcocokan dengan Anies sebagai calon presidennya. 

Menurut dia, ketidakcocokan merupakan penyakit bagi pemerintahan ke depannya.

“(Misal dipilihkan) gimana kalau tidak cocok? Belum-belum cari penyakit,” demikian Paloh menandaskan. (jp)

Wartawan Garda Terdepan Lawan Corona, DPR RI Minta Pemerintah Beri Insentif Kepada Pers

AHAD NEWS ■ Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah agar perusahaan pers dapat dimasukan dalam kategori industri yang mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak dampak dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis di berbagai bidang dan tidak luput juga bagi industri pers. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran pers saat ini justru menjadi krusial untuk diseminasi informasi yang baik," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta, pada jumat (10/4/2020).

Politisi Partai Golkar itu menilai, tidak berlebihan menyebut bahwa pekerja pers adalah juga menjadi bagian dari garda terdepan melawan Covid-19 yaitu perang melawan Covid dengan informasi yang sahih dan akurat di tengah gelombang hoax saat ini.

Menurut Meutya Hafid, ada beberapa poin hasil komunikasi DPR dengan Dewan Pers, yang dapat membantu perusahaan pers saat ini diantaranya; penghapusan kewajiban membayar Pph 21, 22, 23 25 selama tahun 2020, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang sebelum tahun 2020.

BACA JUGA : Obat Corona Sudah Ada Dalam Al Qur'an, Bacalah Ini..

"Di samping itu, juga adanya keberpihakan dengan memberikan alokasi diseminasi program dan kinerja pemerintah untuk perusahaan Pers," kata Meutya.

Meutya Hafid juga meminta pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan pers untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis seperti saat ini. **(**)

Denies Unpleasant Rumors, Zainut Tauhid: KH Ma'ruf Amin Is Healthy

JBN.CO.ID ■ Deputy General of the Indonesian Ulema Council, Zainut Tauhid said KH Ma'ruf's Amin condition was in good condition and was ready to take part in the inauguration process as vice president to be held Sunday  (10/20/2019).

This was revealed by Zainut Tauhid to refute unpleasant rumors about Ma'ruf Amin who is now 76 years old.

"He is in very healthy condition, lots of smiles, lots of light jokes," said Zainut Tauhid  after meeting Ma'ruf Amin at his private home, in Jakarta, Saturday (10/29/2019).

He had a conversation with Ma'ruf Amin, asking about the activities and preparation for the inauguration.

"He also had a special interview session for several media, and received a visit from the former Chairman of the DPD, Oesman Sapta Odang," he said.

MUI, he said, prayed that the entire inauguration process could run smoothly, there were no events that hampered the peak process of the democratic party.

There was no extraordinary activity at Ma'ruf Amin's house on Jalan Situbondo, Menteng, Central Jakarta, on the eve of the inauguration.

The plan, Ma'ruf will carry out the procession of inauguration and taking the oath of the vice president at 14.30 WIB tomorrow Sunday.

■ Agung Zakaria

Gibran Ready to Register in the 2020 Solo Election

JBN.CO.ID ■ President Joko Widodo's eldest son, Gibran Rakabuming Raka, said he would advance in the 2020 Solo Regional Election through the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP).

Gibran advanced strongly even though the Surakarta PDIP DPC had closed the door because it had proposed the Achmad Purnomo-Teguh Prakoso pair to get a recommendation as a candidate from Solo City from the PDI-P DPP.

"Yesterday I consulted with several PDIP seniors at the center, that I still had the opportunity to register through the DPP or DPD. I will not advance through independence. I will fight forward through PDIP," Gibran told reporters after an entrepreneurial dialogue in Solo, Saturday (10/19/2019).

But until now, Gibran has not been registered through the Central Java PDI-P or the PDI-P DPP. Gibran said he would register in the near future.

Previously, Gibran had registered himself as a PDIP Solo DPC cadre on September 23, 2019. But his chance to advance the Solo election through the Surakarta PDIP DPC had been closed.

Because, according to the Chairman of the DPC PDIP Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, as a cadre of the process must obey the rules that apply in PDIP.

■ Sigit Purnomo