PW IWO Jambi Ikut dalam Pemusnahan Barang Bukti Sabu dan Ganja di Pelataran Kantor BNNP

ZONA BUSER | JAMBI – Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Jambi mengapresiasi BNNP Jambi dalam rangka memusnahkan barang bukti sabu dan ganja secara terbuka di pelataran Kantor BNNP Jambi, Rabu pagi, (20/09/2023).

Sekretaris PW IWO Provinsi Jambi, Sanca Wijaya, selaku perwakilan dari insan Pers bersama BNNP Jambi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Sanca mengatakan bahwa, merupakan suatu kehormatan dapat menyaksikan serta ikut andil dalam memusnahkan barang haram tersebut.

"Sebagai perwakilan kawan-kawan insan pers, saya mengapresiasi keterbukaan BNNP Jambi pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja ini, dengan memberi kesempatan kepada kami untuk ikut langsung memusnahkan barang haram tersebut," jelas Sanca.

Ikut mendampingi Sanca, tampak hadir Wakil Ketua PW IWO Jambi, Rakhmad Fadilla, Bendahara, Dhea Virza dan Humas, Chendi

Adapun barang bukti narkoba yang dimusnahkan BNNP Jambi jenis sabu sebanyak 1,1 Kg dan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 8 Kg.

Sebelumnya, disampaikan Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, pemusnahan narkoba ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dan merupakan wewenang dari penyidik BNNP Jambi maupun Polri sesuai Undang-undang.

"Narkoba ini bukan dari Provinsi Jambi, melainkan dari luar Provinsi Jambi," tandasnya.

Second Home Visa Memancing Migrasi Besar-besaran Warga China ke Indonesia

ZONA BUSER | JAKARTA – Kebijakan second home visa dianggap sangat berbahaya dan mengancam stabilitas negara karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga negara asing (WNA).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi diluncurkannya kebijakan visa rumah kedua oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pada kebijakan tersebut, orang asing atau mantan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat tinggal selama lima atau 10 sepuluh tahun dan bisa melakukan berbagai macam kegiatan, seperti investasi dan kegiatan lainnya.

"Kebijakan Pemerintah Jokowi melelui Ditjen Imigrasi dengan menerbitkan second home visa sangat berbahaya karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga China dan mengancam stabilitas negara," ujar Muslim, Jumat (28/10).

Muslim menilai, selama 10 tahun mendapatkan second home visa, sangat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.

"Pada saat PPKM saja arus deras warga China datang tanpa kontrol. Apalagi diberi second home visa. Jokowi dicurigai punya agenda sendiri dengan terbit visa ini," kata Muslim.

Selain itu, terbitnya visa tersebut menjadi pembenaran isu serbuan warga China bisa mencapai ratusan juga orang, mengingat penduduk China mencapai 1,4 miliar.

"Ada isu bahwa warga China yang sudah keluar dari negaranya akan dihapus data kependudukannya. Dengan demikian, warga tersebut akan berusaha menjadi WNA di negara yang mereka datangi," jelas Muslim.

Bahkan, Muslim menduga, hal tersebut merupakan trik pemerintah Xi Jinping untuk mengurangi beban pemerintah dan negaranya, serta mempunyai kepentingan terselubung untuk ekspansi ke seluruh dunia.

"Jokowi harus membatalkan second home visa ini. Karena ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Apa Jokowi boneka China dan agen Xi Jinping?" pungkas Muslim.

sumber: SN

Tiga Orang Pelintas Batas Ilegal Diamankan Satgas Yonif 642 Kapuas di Entikong

AHADNEWS ■  Prajurit Yonif 642/Kapuas yang bertugas sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia berhasil mengamankan tiga orang Pelintas Batas Ilegal di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Senin (9/11/2020).

Kejadian bermula saat Batih Pos Kotis Entikong Serda Muliyadi bersama dua orang anggota melaksanakan patroli untuk mencegah masuknya pelintas batas ilegal melalui jalan-jalan tikus sektor Pos Kotis Entikong yang menghubungkan Negara Indonesia dengan Malaysia. 

Saat pelaksanaan patroli, personel Satgas menemukan tiga orang yang diduga sebagai PMI Non Prosedural.

Ketiga orang tersebut diamankan karena memasuki wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi dan tidak memiliki dokumen resmi. Mereka adalah Aminah (33 th), Erwin (34 th) dan Sahrul (20 th) pekerja asal Lombok yang bekerja di perkebunan karet Malaysia sejak tahun 2018 dan akan kembali ke Indonesia melewati jalur tidak resmi atau jalur tikus.

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa mengatakan, bahwa jalan-jalan tikus memang sering dilalui oleh pelintas batas ilegal tanpa melalui prosedur keimigrasian yang benar, sehingga perlu dilakukan pengamanan yang ketat guna mencegah segala bentuk tindak penyelundupan melalui jalur-jalur darat.

“Di wilayah perbatasan ini memang masih rawan sekali adanya permasalahan-permasalahan yang menonjol seperti pelintas batas ilegal, penyelundupan barang-barang terlarang serta kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, sehingga kami berlakukan pengawasan yang ketat diseluruh sektor Pos Pamtas yang kami jaga dengan melaksanakan patroli setiap harinya guna mencegah segala bentuk kegiatan ilegal,” jelasnya.

Tugas pengamanan wilayah perbatasan merupakan salah satu tugas dari TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satgas Yonif 642/Kapuas dalam melaksanakan pengamanan garis terdepan NKRI di wilayah perbatasan RI-Malaysia sektor Barat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Selanjutnya Satgas Yonif 642/Kapuas menyerahkan tiga orang tersebut ke pihak Imigrasi PLBN Entikong, selanjutnya akan diserahkan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Wilker PLBN Entikong guna menjalani pengecekan protokol kesehatan terkait penanganan penyebaran Covid-19 termasuk Rapid Test.  (Pen/red).

Jelang Sidang Umum PBB, Gerombolan Separatis Teroris Papua Makin Beringas

AHAD NEWS ■ Aksi teror gerombolan separatis teroris Papua terhadap masyarakat, TNI dan Polri terus berlanjut bahkan makin meningkat eskalasinya. 

Diduga, aksi ini sengaja dilakukan untuk menarik perhatian dunia sekaligus bentuk provokasi kepada aparat keamanan Indonesia menjelang Sidang Umum PBB 22-29 September 2020 mendatang, yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi secara virtual.

Hari ini (19/9/2020), bersamaan dengan upacara pemakaman jenazah Serka Sahlan, anggota Kodim 1404/Pinrang yang gugur saat bertugas sebagai Babinsa Koramil Persiapan Hitadipa karena aksi brutal gerombolan di Kp. Sugapa Lama (17/9/2020), aksi teror gerombolan ini kembali menelan korban, yaitu Pratu Dwi Akbar Utomo anggota Yonif 711/RKS Brigif 22/OTA Kodam XIII/Mdk, yang bertugas sebagai Satgas BKO aparat Teritorial Koramil Persiapan Hitadipa di Kab Intan Jaya. Kontak tembak terjadi sekitar pukul 13.17 WIT.

Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III, Kol Czi IGN Suriastawa mengatakan, bahwa fakta menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa situasi tidak aman yang terjadi di Papua dan Papua Barat diakibatkan oleh aksi teror dan kriminal gerombolan yang sudah sangat meresahkan masyarakat. 

Hari ini pemakaman Serka Sahlan di Pinrang dan Bpk Badawi di Probolinggo. Kesedihan keluarga menerima jenazah para korban keganasan gerombolan ini, ternyata masih berlanjut karena hari ini mereka kembali melancarkan aksi terornya kepada prajurit TNI, hingga Pratu Dwi Akbar tewas tertembak. TNI kembali berduka atas kejadian ini, namun tetap bertekad untuk Bersama-sama dengan Polri menjaga kedamaian di tanah Papua.

Pada hari ini (Sabtu, 19/9) melalui akun medsosnya, salah satu pentolan gerombolan teroris separatis ini secara terbuka mengeluarkan pernyataan ancaman, intimidasi dan provokasi kepada seluruh penerbangan di Papua yang mengangkut personel TNI dan Polri. 

Menurutnya, gerombolan ini memang selalu memanfaatkan momen-momen tertentu untuk cari perhatian dunia internasional dan kali ini dilakukan menjelang Sidang Umum PBB minggu mendatang. 

Kepada warga masyarakat, dia berpesan untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan kebohongan yang terus dilancarkan di akun medsosnya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cendrawasih, Letkol Arm Reza Nur Patria menjelaskan bahwa Satgas Apter ini bertugas untuk menyiapkan Koramil dan Kobim baru dalam rangka membantu Pemda dalam berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Atas kejadian ini, aparat gabungan TNI dan Polri meningkatkan patroli untuk menangkap pelaku teror di kawasan tersebut, demi ketenangan warga masyarakat. (pen/red)

Kelompok Separatis Bersenjata Papua Kembali Membunuh Warga Sipil

AHAD NEWS ■  Kelompok Separatis Bersenjata (KKB) Papua kembali menyerang warga sipil pada hari Kamis (17/9/2020) sekitar pukul 10.50 WIT di Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua tepatnya di belakang SD YPPK Santo Misael. 

Korban kali ini adalah seorang tukang ojek bernama Badawi umur 51 tahun beralamat di Kompleks masjid Kampung Yokatapa. Korban dibacok dengan menggunakan senjata tajam (Parang) yang menyebabkan tangan sebelah kiri putus. Karena kehabisan darah akhirnya Korban meninggal dunia di tempat.

 

Korban kemudian dievakuasi oleh masyarakat setempat bersama Aparat TNI-POLRI ke Puskesmas Bilogai menggunakan kendaraan roda empat milik Pasturan. Di Puskesmas Bilogai, Korban ditangani oleh Tim medis dipimpin dr. Mirza.

Penyerang terhadap masyarakat sipil kali ini hanya berselang 3 hari dari kejadian penyerangan sebelumnya Senin (14/9/2020) yang mengakibatkan 2 orang warga sipil menjadi korban dan sekarang masih dirawat di RSUD dan RSMM Timika atas nama Fathur Rahman 23 tahun dan Laode Anas Munawir 33 tahun.

Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan bahwa Aparat Keamanan TNI Polri sedang melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku. Situasi Sugapa Kabupaten Intan Jaya sampai dengan hari ini tetap normal namun masyarakat dihimbau untuk waspada. Selanjutnya Ia menyayangkan kejadian penyerangan terhadap warga sipil yang tak berdosa dan mengharapkan aksi-aksi keji semacam ini bisa dihentikan agar masyarakat Papua bisa hidup tenang dan damai.

Masih pada hari yang sama, pada siang harinya pukul 14.20 WIT, Gerombolan kriminal ini kembali melakukan aksi dengan menghadang dan menyerang Aparat TNI atas nama Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa. Korban sedang dalam perjalanan membawa logistik. Korban menderita luka tembak sehingga meninggal dunia di tempat dan dievakuasi ke Puskesmas Bilogai.

Dengan terus berjatuhannya korban baik dari Masyarakat Sipil maupun Aparat keamanan, Pimpinan TNI melalui Kapenkogabwilhan III menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam serta berharap kejadian ini tidak terjadi lagi demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan. (Pen/Red)

Washington Perpanjang Lockdown Hingga Mei, Korban Meninggal 1.500 per Hari

AHAD NEWS ■ Amerika Serikat (AS) melaporkan korban meninggal akibat virus corona hampir mencapai 1.500 jiwa dalam satu hari sejak Kamis (2/4) hingga Jumat (3/4) waktu AS.

Harian USA Today menyebutkan, angka tersebut merupakan catatan terburuk secara global sejak pandemi tersebut terjadi.

Berdasarkan data Johns Hopkins University, 1.480 orang meninggal pada Kamis pukul 20.30 hingga Jumat waktu setempat. Angka itu menambah total kematian akibat Covid-19 di AS menjadi 7.406.

Karena makin mengganas, pemerintah AS mengumumkan masa lockdown Washington diperpanjang selama sebulan hingga 4 Mei. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Negara Bagian Washington Jay Inslee.

Kebijakan ekstrem yang diberi nama #TetapdiRumah, #TetapSehat ini bertujuan mengendalikan penyebaran virus corona alias COVID-19 yang makin mengganas.

Otoritas negara itu juga melarang semua aktivitas berkumpul, dan menutup sementara kegiatan bisnis nonesensial.

Departemen Perdagangan Washington memberikan panduan dan bantuan, untuk kalangan bisnis tentang apakah bisnis mereka dapat digolongkan sebagai esensial, menurut pengumuman tersebut.

“Pemodelan epidemiologis dari Universitas Washington memperkirakan kami akan mencatatkan sedikitnya 1.400 kematian tahun ini,” jelas Inslee.

“Kami masih belum melihat jumlah total korban virus tersebut di negara bagian ini, dan pemodelan yang kami lihat bisa jauh lebih buruk jika kami tidak melanjutkan apa yang saat ini di lakukan untuk memperlambat penularan,” ungkapnya.

“Kami telah mengambil puluhan langkah di bawah perintah darurat, untuk membantu warga pada masa seperti ini, termasuk moratorium penggusuran, pengampunan hipotek, bantuan untuk wajib pajak utilitas, perpanjangan tunjangan pengangguran, fleksibilitas pembayaran pajak, dan bantuan tunai untuk keluarga,” ujar Inslee.

Selain perpanjangan perintah Tetap di Rumah, Tetap Sehat, Inslee menandatangani arahan untuk mendapatkan alat pelindung diri (APD) secepat mungkin.

Sementara itu, Departemen Kesehatan Washington pada Kamis mengonfirmasi total 6.585 kasus dan 262 kematian di negara bagian tersebut.(sumber: Xinhua/ant)

WHO Mulai Rekomendasikan Semua Manusia Wajib Pakai Masker

AHAD NEWS ■ Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengubah kebijakan dan kini mendukung penggunaan masker untuk semua orang di tengah penyebaran pandemi Covid-19 akibat infeksi virus corona (SARS-CoV-2).

Sebelumnya, WHO merekomendasikan penggunaan masker hanya untuk orang sakit dan orang yang merawat pasien. WHO menyatakan masker bedah harus disediakan untuk petugas medis, sementara masyarakat bisa menggunakan masker berbahan kain untuk menutup wajah.

“Kami melihat keadaan di mana penggunaan masker, baik buatan sendiri maupun masker kain di tingkat masyarakat dapat membantu untuk merespons penyakit ini,” ujar Kepala Program Darurat Kesehatan WHO Michael Ryan, pada Sabtu (4/4).

Selain itu, WHO menyatakan dukungan kepada pemerintah yang berinisiatif mendorong masyarakatnya untuk mengenakan masker di tengah pandemi corona.

Pernyataan ini muncul setelah penelitian ilmiah menunjukkan dampak positif dari pemakaian masker dalam mencegah penyebaran virus corona.

Hal ini setidaknya sudah diterapkan oleh pemerintah kawasan Eropa yang mengharuskan masyarakat untuk menutup hidung dan mulut di depan umum.

“Mungkin ada situasi di mana pemakaian masker dapat mengurangi tingkat infeksi pada orang yang terinfeksi. Kami mendukung pemerintah yang ingin memiliki pendekatan terukur untuk penggunaan masker dan yang memasukkan itu sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk mengendalikan penyakit ini,” katanya, seperti dilansir South China Morning Post.

Kendati begitu, WHO tetap menekankan bahwa penggunaan masker medis lebih wajib untuk para petugas kesehatan.

“Masker bedah, medis, dan masker seperti N95 adalah untuk sistem medis dan harus memprioritaskan penggunaannya untuk garis terdepan,” tuturnya.

Petunjuk WHO ini rupanya sejalan dengan rekomendasi Presiden AS Donald Trump baru-baru ini. Trump merekomendasikan agar masyarakat menggunakan masker.

Mengutip AFP, hal ini merujuk pada hasil penelitian yang menunjukkan virus dapat disebarkan melalui pernapasan normal. Kendati begitu, rekomendasi ini bersifat sukarela atau tidak wajib.

Selain merekomendasikan penggunaan masker, Trump juga menyarankan masyarakat untuk menggunakan syal sebagai penutup wajah di tengah pandemi corona.

“Gunakan syal jika Anda mau,” ungkap Trump. (AFP/JP/SCMP)

MUI Kutuk Aksi Pendukung Ekstrimis Modi Di India

AHAD POST ■  Dewan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah pemimpin organisasi Islam pusat sangat mengutuk tindakan biadab dan teroris yang dilakukan oleh ekstrimis Hindu yang mendukung Perdana Menteri India Narendra Modi (dari Partai Bharatiya Janata) terhadap Muslim India yang tidak bersalah. Tindakan itu melanggar prinsip hak asasi manusia.

"Undang-undang ini melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkandung dalam Piagam Hak Asasi Manusia dan terjadi dalam kelalaian pemerintah yang berkuasa," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Nadjamuddin Ramly, membaca isi dari pernyataan sikap yang dibuat di Kantor MUI Jakarta Pusat, Kamis.

Selain sangat mengutuk tindakan ini, MUI juga mendesak Pemerintah India segera untuk menegakkan keadilan bagi Muslim India dan untuk mencabut konstitusi kewarganegaraan Muslim India (Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan / CAA) karena dianggap sebagai pemicu utama tindakan kekerasan.

Kemudian, lembaga independen yang menampung aspirasi umat Islam di Indonesia juga mendesak PBB untuk mengirim Tim Pencari Fakta ke India dan mengambil langkah tegas sesuai dengan hukum dan konvensi internasional.

Mereka juga mendesak Pemerintah India untuk menghormati Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang nasib warga Jammu Kashmir untuk menentukan nasib mereka melalui hak-hak plebisit dan menghentikan blokade Jammu Kashmir.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban Pemerintah India sebagai bentuk implementasi Piagam Hak Asasi Manusia.

Jika Pemerintah India masih melakukan tindakan tidak manusiawi dan terorisme terhadap Muslim India, maka wajib bagi semua Muslim Indonesia untuk memboikot semua produk dari India dan meminta Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Pemerintah India.

Kemudian, MUI juga meminta Muslim Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah Muslim India dengan memberikan bantuan moral dan materi. (**)