Ditandai Pemasangan Jas, Faisal Mannan Resmi Gabung di NasDem

ZONA BUSER | SOPPENG-Pasca mengundurkan diri dari bakal calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Rabu, 27 September 2023, Faisal Mannan kini bergabung di salah satu partai.

Dikonfirmasi media ini, Faisal Mannan menyatakan bahwa benar dirinya mundur sebagai caleg dan atau kader PKS.

"Ya benar, sudah mengundurkan diri sejak 27 September 2023," jelasnya.

Lanjut Humas organisasi Pers AMJI-RI ini menyatakan bahwa dirinya sudah bergabung di partai NasDem.

"Alhamdulillah, saya sudah bergabung di partai NasDem, dan tetap lanjut mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Soppeng Dapil 4 Liliriaja-Citta nomor urut 5," ungkap Faisal yang juga membidani sebagai jurnalis.

Selang berapa hari kata Faisal, Ketua DPD NasDem Soppeng melalui perwakilan Wakil Ketua Bidang Media & Komunikasi, Erwin Petta Sakko secara resmi memasangkan jas partai NasDem.

"Selamat bergabung kakak Faisal di Partai Nasdem. Selamat datang. Kami senang sekali atas kehadiran kakak Faisal di Partai NasDem," ucap Erwin sambil memasangkan jas NasDem.

"Selamat menempuh hidup baru di Partai NasDem, semoga terpilih menjadi anggota Dewan yang amanah, Amin," ucap Erwin penuh harap.

Lebih lanjut Faisal mengatakan, partai NasDem telah membuka pintu selebar lebarnya untuk bergabung. Dan semua berkas pun juga sudah di verifikasi semua.

"Pintu terbuka lebar buat kami. Insya Allah tetap bersama kader dan caleg lainnya di NasDem memperjuangkan aspirasi rakyat," terangnya.

Terakhir Faisal meminta doa restu kepada partai NasDem, seluruh para keluarga dan masyarakat Liliriaja-Citta dalam perhelatan di Pilcaleg nanti.

"Mohon doa dan dukungannya. Dapil 4 Liliriaja-Citta, nomor urut 5. Mari bersatu, berjuang, menang," tutupnya.

Second Home Visa Memancing Migrasi Besar-besaran Warga China ke Indonesia

ZONA BUSER | JAKARTA – Kebijakan second home visa dianggap sangat berbahaya dan mengancam stabilitas negara karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga negara asing (WNA).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi diluncurkannya kebijakan visa rumah kedua oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pada kebijakan tersebut, orang asing atau mantan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat tinggal selama lima atau 10 sepuluh tahun dan bisa melakukan berbagai macam kegiatan, seperti investasi dan kegiatan lainnya.

"Kebijakan Pemerintah Jokowi melelui Ditjen Imigrasi dengan menerbitkan second home visa sangat berbahaya karena akan terjadi migrasi besar-besaran warga China dan mengancam stabilitas negara," ujar Muslim, Jumat (28/10).

Muslim menilai, selama 10 tahun mendapatkan second home visa, sangat mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.

"Pada saat PPKM saja arus deras warga China datang tanpa kontrol. Apalagi diberi second home visa. Jokowi dicurigai punya agenda sendiri dengan terbit visa ini," kata Muslim.

Selain itu, terbitnya visa tersebut menjadi pembenaran isu serbuan warga China bisa mencapai ratusan juga orang, mengingat penduduk China mencapai 1,4 miliar.

"Ada isu bahwa warga China yang sudah keluar dari negaranya akan dihapus data kependudukannya. Dengan demikian, warga tersebut akan berusaha menjadi WNA di negara yang mereka datangi," jelas Muslim.

Bahkan, Muslim menduga, hal tersebut merupakan trik pemerintah Xi Jinping untuk mengurangi beban pemerintah dan negaranya, serta mempunyai kepentingan terselubung untuk ekspansi ke seluruh dunia.

"Jokowi harus membatalkan second home visa ini. Karena ini berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. Apa Jokowi boneka China dan agen Xi Jinping?" pungkas Muslim.

sumber: SN

Bahas Cawapres, Petinggi Tiga Partai Kumpul di Rumah Anies

ZONA BUSER | JAKARTA — Tim kecil dari tiga partai yakni Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan pertemuan untuk membahas tokoh yang akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Pertemuan itu digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Hadir perwakilan dari ketiga partai politik itu, yakni dari Partai NasDem, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto dan Ketua DPP Willy Aditya.

Dari PKS, M Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M Kholid, sedangkan dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah.

Selain perwakilan dari tiga parpol itu, hadir juga Sudirman Said sebagai Liaison Officer (LO). LO adalah seorang penghubung atau pendamping.

Saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung.

“Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,” ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya.

Menurut Willy, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.

“Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya,” katanya pula.

Untuk saat ini, kata Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan.

Anies Sebut 3 Kreteria Calon Cawapres 2024

ZONABUSER.ID | JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membocorkan tiga kriteria tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Meskipun, Anies mengakui tidak ada kriteria khusus cawapres yang bakal digandengnya.

“Saya rasa tidak ada ketentuan apapun. Kita lihat tiga kriteria. Satu, memberikan kontribusi dalam kemenangan,” kata Anies di NasDem Tower, Senin (17/10) malam.

Kedua, sosok cawapresnya harus bisa membantu dan memperkuat stabilitas koalisi. Pasalnya, partai NasDem yang sudah mengusungnya, masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi dalam rangka memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Ketiga bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Tiga pertimbangan itu yang menjadi faktor,” ucap Anies.

Meski demikian, Anies mengatakan, dirinya tidak terburu-buru untuk menentukan cawapres. Pasalnya, tahapan pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres masih lama dan proses penentuan koalisi masih berjalan. “Nama (cawapres) belum ada,” ujar Anies.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapres di Pilpres 2024. Paloh menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi pilihan Cawapres.

“Langsung kasih prioritas ke Bung Anies,” ucap Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 di Kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10) lalu.

Jika dirinya atau Partai Nasdem yang memilih Cawapres untuk Anies, Paloh khawatir ada ketidakcocokan dengan Anies sebagai calon presidennya. 

Menurut dia, ketidakcocokan merupakan penyakit bagi pemerintahan ke depannya.

“(Misal dipilihkan) gimana kalau tidak cocok? Belum-belum cari penyakit,” demikian Paloh menandaskan. (jp)

Mahfud Md asked the authorities not to overdo it in securing Habib Rizieq's return

AHADNEWS ■  Menkopolhukam Mahfud Md asked the security apparatus not to overreact when securing the return of Habib Rizieq Syihab. Even so, increased security was bound to happen.

 

"And I hope that the authorities don't overdo it, consider this a normal thing, it's just that because there is an escalation of community reception, security is also increased, but there's no need to overdo it," said Mahfud Md, Monday (9/11/2020).

Mahfud also requested that Habib Rizieq be protected from the airport to his residence in Petamburan, Central Jakarta.

There should be no repressive action against Habib Rizieq and his followers who picked him up.

"There should be no repressive actions. Everything must be properly guarded until Habib Rizieq arrives safely at his residence, "he said.

 

According to Mahfud, Habib Rizieq's return was a natural thing. Habib Rizieq is an Indonesian citizen who has the right to leave and enter Indonesia.

 Regarding the plan to return Habib Rizieq, on Tuesday the 10th, the government assessed that Habib Rizieq's return was a right that must be protected, because in the past we also gave him the right to leave, not because we asked him to leave. Now he wants to go home, we give him the right to return. Because he is a citizen whose rights must be protected, "he said.

Previously it was reported that Habib Rizieq departed from Saudi Arabia for Indonesia on a Saudia plane at 19.30 local time. The plane carrying Habib Rizieq is expected to land at Soetta Airport on November 10 at 09.00 WIB, today. (**)

Jelang Muktamar, Nama Sandiaga Uno Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP

 

AHADNEWS ■ Jelang pelaksanaan Muktamar yang akan dihelat pada pertengahan Desember mendatang, nama Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno masuk bursa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Sejumlah DPC bahkan sudah mengusulkan Sandiaga Uno untuk memimpin tapuk estafet  DPP PPP pada periode mendatang. Saat ini, PPP masih dipimpin oleh Plt Suharso Monoarfa sejak 2019 hingga sekarang.

Kabar Sandiaga Salahudin Uno diusulkan kader PPP untuk maju sebagai calon ketua umum PPP  dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi. 

Menurutnya, memang ada wacana dari sejumlah pengurus PPP di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk mengajukan nama Sandiaga Uno.

"Nama Sandiaga Uno (benar,) ada beberapa DPC yang mengusulkan, bukan saya yang usulkan ya. Itu masih wacana," kata Achmad Baidowi dalam keterangannya kepada awak media, hari ini.

Sejumlah pihak masih meragukan Sandiaga Uno bisa masuk ke DPP PPP, mengingat saat ini, Bang Sandi, begitu sapaan akrabnya, masih menjabat Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra.

Selain itu, ada ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP,  yang menerangkan bahwa seorang yang ingin mencalonkan diri menjadi Ketum PPP harus pernah menjadi pengurus PPP di tingkat DPP atau DPP minimal satu periode lebih dahulu.

Tetapi, Achmad Baidowi menyebut syarat tersebut bisa saja diubah pada Muktamar IX PPP mendatang, bergantung pada kesepakatan atau keputusan para pemilik suara.

" Kalau merujuk pada AD/ART, maka Ketua Umum harus sudah satu periode di DPP atau DPW. Namun, AD/ART juga bisa diubah di Muktamar. Makanya, semua tergantung muktamirin," jelasnya.

Apabila suara mayoritas disepakati, maka Sandi di pastikan bakal menantang calon petahana Suharso Monoarfa pada Muktamar IX PPP.

Sementara itu, Calon Ketum PPP, Achmad Muqowwam menduga ada kader PPP yang telah bertemu Sandiaga Uno hingga diusulkan masuk dalam bursa caketum PPP. 

“Saya kira, tidak ada asap kalau tidak ada api, begitu juga dengan Kader PPP yang mau mengusung SA untuk Caketum, pastilah ada kader Elite PPP yang sudah ketemu dengan SA, sebagaimana negosiasi politik pada umumnya,” ucap Ahmad Muqowwam, di kutip dari Kantor Berita Politik RMOL, pada Minggu (25/10).

 

Menurutnya, pengusungan Sandiaga Uno sebagai Caketum, bisa jadi untuk meramaikan pesta demokrasi dalam Muktamar PPP Desember 2020 mendatang. (R-01) 

Aksi Tolak Omnibus Law Berlanjut, ANAK NKRI Bakal Kepung Istana Negara

AHAD NEWS ■  Perlu tekanan publik yang kuat agar Presiden Joko Widodo mau mempertimbangkan kembali UU Cipta Kerja, karena beleid ini lebih mementingkan investasi dibanding hak asasi, prosedur administrasinya, dan sebagainya. 

Demikian hal tersebut diungkapkan Zainal Mochtar, pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada, kepada Kantor Berita VOA.

Zainal Arifin Mochtar, pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menyerukan penolakan sebagai protes terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja yang diyakini merugikan rakyat.

Zainal menjelaskan RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah dan substansi materiil yang masih begitu banyak catatan. Cacat formil karena RUU tersebut disusun dengan partisipasi publik yang minim.

Menurut Zainal, perlu tekanan publik yang kuat agar Presiden Joko Widodo mau mempertimbangkan kembali UU Cipta Kerja karena beleid ini lebih mementingkan investasi dibanding hak asasi, prosedur administrasinya, dan sebagainya.

Sementara itu, Gelombang massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja bakal terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan. 

Terakhir, beredar informasi pada Selasa, 13 Oktober 2020, aksi ini juga digelar dan ribuan orang bakal kembali mengepung Istana Negara.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1310, Damai Hari Lubis ketika dikonfirmasi membenarkan ANAK NKRI akan menggelar aksi di Istana Negara. 

Menurutnya, ada ribuan massa dari berbagai elemen akan hadir dalam acara tersebut.

“Benar, kami mempersilakan semua elemen anggota masyarakat yang merasa tidak setuju atau menolak UU Cipta Kerja untuk hadir, kami tidak dapat melarang,” kata Hari Lubis, pada Minggu (11/10).

Hari Lubis mengatakan, bahwa aksi ini akan dihadiri banyak tokoh. Terutama akan dihadiri tokoh dari Front Pembela Islam (FPI), GNPF-Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Aliansi Anak Bangsa (AAB), HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya.

“Full tokoh. Insha Allah rencananya begitu,” tegas Hari Lubis. (VOA/Hms/R-01)

Gandeng Diskominfo, Satgas TMMD 109 Boven Digoel Gelar Nobar Film G30S/PKI

AHAD NEWS ■ Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (Satgas TMMD) Reguler ke-109 Kodim 1711/Boven Digoel bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Boven Digoel menggelar nonton bareng (nobar) film pemberontakan G30S/PKI.

Sekitar puluhan orang warga mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua yang berada di Kampung Kakuna hadir dalam acara nobar yang dilaksanakan di Balai Kampung Kakuna, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, kemarin.

Warga Kampung Kakuna nampak sangat antusias dan senang menikmati film yang diputar oleh personel Satgas TMMD Reguler ke-109 tahun 2020 Kodim 1711/Boven Digoel.

“Ini memang kegiatan non fisik Satgas TMMD untuk dapat memberikan hiburan yang bermanfaat dan positif kepada warga sebagai bentuk kemanunggalan TNI-Rakyat,” kata Komandan SSK TMMD Reguler ke-109 Kodim 1711/Boven Digoel Lettu Inf H. Simanjuntak usai menyaksikan pemutaran film G30S/PKI.

Menurut Lettu Inf Simanjuntak, salah satu tujuan nobar kali ini guna mengulas sejarah kelam bangsa Indonesia pada peristiwa penghianatan gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Oleh sebab itu, generasi muda bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah, salah satunya peristiwa G30S/PKI guna menjaga eksistensi NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara.

Komandan SSK TMMD 109 berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan jiwa patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah air pada generasi muda serta seluruh elemen masyarakat Indonesia khususnya di Kampung Kakuna.

Acara ini juga untuk menumbuhkan kebersamaan antara Satgas dengan masyarakat yang ada di daerah penugasan, khususnya warga Kampung Kakuna. “Kampung Kakuna letaknya berada di pedalaman Papua, tempatnya pun cukup jauh sehingga sangat jarang adanya hiburan untuk masyarakat,” tandasnya. (Pen/R-01).

Din Syamsuddin Setuju Perppu Covid-19 Digugat ke MK

AHAD NEWS ■ Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengaku setuju dengan sejumlah pihak yang melakukan judicial review atau uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perppu itu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

"Maka saya termasuk yang bersetuju pada prakarsa sebagian kawan, ada Pak Ahmad Yani, Pak Syaiful, dan lain-lain yang mungkin ada di ruangan ini juga untuk melakukan judicial review dan saya ikut didalamnya," ujar Din dalam diskusi virtual yang digelar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama), Sabtu (11/4).

Dalam diskusi tersebut hadir beberapa tokoh akademik dari berbagai universitas dan pakar, diantarannya Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri dan anggota DPR 2009-2014 sekaligus advokat, Ahmad Yani.

Menurut Din, lahirnya Perppu tersebut di tengah pandemi virus corona tidak punya cantolan konstitusional yang jelas. Tidak juga dikaitkan dengan undang-undang tentang kedaruratan kesehatan, justru pemerintah hampir menerapkan darurat sipil.

Ia mengatakan, substansi Perppu Nomor 1/2020 itu justru berbicaran tentang hal-hal yang tidak relevan. Sehingga sangat berbahaya dalam kehidupan bernegara karena mengesampingkan konstruksi tata negara.

"Saya kira problematika konstitusional sekaligus ketatanegaraan kita apalagi ketika substansi Perppu itu sendiri tidak berhubungan langsung, malahan berbicara tentang hal-hal yang tidak relevan," kata Din.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Syaiful Bakhri menjadi Ketua Tim Hukum Judicial review Perppu 1/2020. Ia mengatakan, syarat kegentingan yang memaksa penerbitan Perppu tersebut tidak terpenuhi dalam penerbitan Perppu 1/2020.

Syaiful menjelaskan, keadaan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 UUD 1945 dan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2019 hanya terpenuhi dalam hal penanganan Covid-19. Sedangkan, dalam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, tidak ada keadaan kegentingan yang memaksa.

Menurut dia, Perppu itu menjadikan eksekutif dalam arti sempit tanpa kontrol atau melampaui kewenangan. Perppu 1/2020 memangkas tiga lembaga sekaligus. Ia memaparkan, Pasal 2 Perppu itu memangkas fungsi pengawasan dan budgeting atau anggaran DPR.

Kemudian, Pasal 27 memangkas fungsi pengawasan teknik keuangan anggaran negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan kekuasaan judicial. Serta Pasal 27 juga memangkas kewenangan judicial peradilan karena tidak bisa menjangkau segala penyalahgunaan keuangan yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19.

"Perppu yang bertentangan dengan berbagai undang-undang, atau istilah lainnya disharmonisasi sesama undang-undang," kata Syaiful.

Ia merinci, undang-undang (UU) yang bertentangan dengan Perppu 1/2020 itu adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara karena terjadi perbedaan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Perbedaan ini terlihat dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara dan Pasal 27 Perppu 1/2020.

Kemudian, Perppu itu juga bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Nomro 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebab, menurut Syaiful, terjadi perbedaan ruang lingkup kewenagan BPK dengan Perppu yang membuat laporan keuangan menjadi lunak.

Ia melanjutkan, Pasal 28 Perppu 1/2020 juga disharmoni dengan seluruh UU yang diatur di dalamnya. Antara lain, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU Bank Indonesia; UU Perbendaharaan Negara; UU Lembaga Penjamin Simpanan; UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; UU Kesehatan; UU Desa; UU Pemerintahan Daerah; UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD; serta UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan. (ROL)

Kepala Lapas Sukamiskin: Belum Ada Napi Tipikor Terindikasi Virus Corona

AHAD NEWS ■ Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung menyatakan belum ada narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memiliki gejala terindikasi virus corona (Covid-19).

Kepala Lapas Sukamiskin, Abdul Karim mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengecekan kesehatan bagi warga binaannya di Sukamiskin. Tak terkecuali bagi pada narapidana Tipikor yang berada di Lapas tersebut.

"Kita selalu mengecek kesehatan seluruh WBP (warga binaan pemasyarakatan) terutama suhu tubuh sebagai salah satu indikator seseorang terjangkit Covid-19," kata Abdul di Bandung, Senin (6/4/2020).

Sejauh ini, menurutnya belum ada narapidana yang terpapar virus corona tersebut, baik narapidana Tipikor maupun narapidana dari tindak pidana umum.

Saat ini, ia mengatakan bahwa pihaknya telah membatasi para narapidana untuk dirujuk ke rumah sakit di luar lapas. Hal itu diterapkannya untuk mencegah adanya virus yang masuk ke dalam lapas.

Sebab, kata dia, mobilitas orang yang keluar masuk lapas dapat meningkatkan potensi penularan virus corona ke dalam lapas, sehingga yang bisa dirujuk ke rumah sakit di luar lapas hanya narapidana yang harus ditangani secara darurat.

"Mengingat pergerakan keluar masuk orang dan barang kami monitor sangat rentan terhadap penyebaran," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan membuat kebijakan tentang pembebasan bersyarat bagi 35 ribu narapidana sebagai langkah pencegahan virus corona berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020.

Namun kebijakannya itu disebut-sebut bakal juga membebaskan para narapidana korupsi yang sudah lanjut usia karena pertimbangan kesehatan. Kemudian kebijakannya itu menuai sejumlah pro dan kontra.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat untuk membebaskan para narapidana korupsi karena pandemi Covid-19.

"Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita, jadi mengenai PP No 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin.

Sumber ■ Antara

Politisi PKS: Tolak Darurat Sipil, Hadapi Wabah Corona

AHAD NEWS ■ Anggota Komisi Hukum, Keamanan, dan HAM DPR RI,  M.Nasir Djamil mendesak Presiden Jokowi untuk melupakan keinginannya untuk menerapkan darurat sipil dalam mengatasi wabah virus corona.

Selain rentan berpotensi melanggar hak asasi manusia, darurat sipil menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.

"Terus terang saya bingung dengan wacana Presiden Jokowi yang ingin memberlakukan darurat sipil. Rencana ini menunjukkan cara berpikir bukan menggerakkan fungsi organisasi, melainkan pendekatan kekuasaan semata. Apa beliau tidak tahu resikonya," ujar Nasir Djamil.

Menurut Nasir yang perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menerapkan secara konsisten UU Nomor 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Ia juga menilai Pemerintah belum optimal dan maksimal dalam menerapkan kedua UU itu. "Justru yang mendesak dilakukan adalah membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih  jelas. Ketiadaan kodal  membuat upaya menanggulangi wabah virus corona berjalan parsial tanpa koordinasi yang terukur dan teratur. Jadi perlu Perpres utk  tugas dan fungsi kodal," ujarnya, pada Senin (30/3).

Nasir juga menyebutkan selama ini komando kendali di masing-masing daerah berbeda-beda. Padahal, surat edaran Mendagri telah meminta gubernur, bupati dan walikota menjadi ketua gugus tugas Covid-19.

Disamping itu, Pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown terbatas dengan membatasi pergerakan warga dan moda transportasi umum. Kebijakan ini tentu harus  dievaluasi secara reguler. Mengajak rakyat menjadi relawan dan memasang target. Tentu saja para relawan ini perlu diperiksa kepribadiannya, kesehatannya, dan tidak memiliki riwayat kriminal.

"Meyakinkan  warga mau menjadi relawan itu juga penting dilakukan guna menumbuhkan harapan bagi  rakyat bahwa kita bersatu dan mampu melawan corona. Lihatlah di Inggris, di sana relawan yang sudah mendaftar jumlahnya mencapai 4 juta, padahal pemerintah di sana hanya membutuhkan 2,5 juta relawan," ujar Nasir.

Politisi PKS itu juga mendesak Pemerintah agar jangan berlama-lama untuk memberikan kompensasi atau intensif kepada pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan karantina wilayah, baik  ekonomi, sosial, psikis, dan medis.

"Intinya dalam suasana menghadapi pandemi virus corona jangan banyak berwacana tapi kerja nyata yang dilindungi oleh regulasi yang jelas," ujar politisi asal Aceh itu. (MI/JBN)

Ini Alasan Rahmat Laguni Pilih Thahar Rum Maju Pilkada

AHAD NEWS ■ Rahmat Laguni adalah salah satu sosok bakal calon wakil bupati Luwu Utara yang paling santer disebut berpeluang memenangkan Pilkada Luwu Utara 2020 mendatang.

Pemilik suara 2.945 pada pileg lalu itu, membeberkan alasannya memilih Thahar Rum menjabat Wakil Bupati Lutra saat ini untuk pasangannya diperhelatan Pilkada mendatang.

"Saya pilih berpasangan dengan pak Thahar, karena dia memiliki komitmen yang tinggi untuk menuju perubahan Luwu Utara yang lebih sejahtera," ujar Rahmat Laguni kepada awak media, Jumat (27/03/2020).

Anggota DPRD Luwu Utara dari partai Gerindra itu mengungkapkan kekagumannya kepada Thahar Rum yang menurutnya memiliki kepedulian yang tinggi dan merupakan sosok pamong senior.

"Saat dia (Thahar) menjabat Kadis pendidikan, kesejahteraan staf dan guru terpenuhi serta sejumlah bangunan sekolah baru didirikan," lanjutnya.

Selain itu, Rahmat Laguni menambahkan bahwa niatnya untuk berbuat lebih baik untuk Luwu Utara hanya bisa terwujud jika bergandengan dengan Thahar Rum yang punya komitmen tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Mohon dukungannya dan mari bersama rapatkan barisan, berjuang dengan tulus untuk masyarakat Luwu Utara," tandasnya. (*)

■ YP/JBN

Fahira Idris: Yudian is wrong, Don't Expect BPIB to Get Public Support

JBN NEWS ■ Protests and criticisms continue to flow over the statement of the Head of the Pancasila Ideology Development Board (BPIP) Yudian Wahyudi who said that the greatest enemy of Pancasila was religion.

Besides being mistaken, this statement by the Head of BPIP has the potential to create unnecessary new noise.

Fahira Idris revealed, precisely the Pancasila biggest enemies are those who contrast Pancasila with religion.

According to him, the relationship between religions in Indonesia and Pancasila was completed when the founders of this nation made Pancasila as the basis of the state. Even religious political thought in Indonesia is important to continue to be developed so that religion and Pancasila can continue.

"So, the greatest enemies of Pancasila are those who contrast religion with Pancasila. 'Enemies' are then state officials and administrators whose actions contradict the values ​​of the Pancasila, "said Fahira Idris in the Parliament Complex, Senayan, Jakarta (13/2).

Fahira asked the Head of BPIP to immediately clarify and explain the purpose of this statement. Because, if not immediately clarified, public trust in BPIP which is an official government institution will collapse and do not expect BPIB to get public support.

This DPD RI member asked the Head of BPIP to focus on the challenges of the current implementation of Pancasila, namely to assess the extent to which Pancasila levels have been understood, absorbed and implemented in every state policy or public policy and development program.

This nation, continued Fahira, has not been fully capable of giving birth to economic, social, legal, and political justice because state policies and national development programs have not been fully based on the five precepts of Pancasila.

According to Fahira, the understanding and implementation of Pancasila must be top down. This means starting with policies issued by branches of state power, namely the executive (President and ministries / institutions below, regional heads), the legislature (DPR and DPD), and the judiciary (Supreme Court, Constitutional Court, Judicial Commission).

If the people see that the public policies issued by these branches of power truly give birth to economic, social, legal, and political justice, then the people will automatically participate in implementing the values ​​of Pancasila in their daily lives.

"So the main challenge of BPIP is evaluating the extent to which public policies are based on Pancasila. "The extent to which state administrators start from the executive and other branches of power, the policy is in accordance with Pancasila," She said.

■ Via/JP

@JBN NEWS | Jaringan Berita Nasional 

Ex-ISIS Orphans Don't Know What to Do

JBN NEWS ■ Three Indonesian children met by BBC journalists at Al-Hol camp in Northeast Syria said they did not know where to go and might temporarily stay in Syria.

"My parents and my siblings are dead ... I don't know where I want to go. I will stay here," said the child who claimed to be named Yusuf. Faruk, another Indonesian boy in Al-Hol, said he lost his parents when the last village controlled by the ISIS group, Baghuz, was attacked by an anti-ISIS coalition.

"There was a rocket attack. I didn't know [what should I do]. I ran ... and after that I never saw my family again," Faruk said.

Nasa, an Indonesian boy who is also in Baghuz, tells the same story.

"The plane dropped bombs ... people disappeared, then I found Faruk," Nasa said.

In the village of Baghuz, Syria, Nasa witnessed the village in a bomb and after that he lost his family.

Previously, Coordinating Minister for Politics and Security, Mahfud MD, said that children of Indonesian citizens under the age of former ISIS could be returned to Indonesia, with certain considerations.

He explained that there would not be one policy in common, and each case would be treated differently.

Terrorism observers say the children of former ISIS citizens in Syria will not be a risk if repatriated, especially if they are scouted by the government.

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) researcher Sidney Jones called on the government to repatriate orphans from camps in Syria gradually.

He said it was important because in that place, children witnessed intimidation and violence. In fact, added Sidney, the place was not appropriate in terms of health as well as sanitation. (BBC / R-1)

@JBN NEWS | Jaringan Berita Nasional 

40 Countries Support Palestine to Become a Sovereign State

JBN NEWS ■ The third World Parliament League Conference for Al-Quds (Palestine) was held in Malaysia on 8-9 February 2020 attended by more than 300 members of Parliament from 40 countries.

The conference was opened and blessed by Malaysian Prime Minister YAB Tun Dr. Mahathir Mohammad and closed by Deputy Prime Minister Dato 'Seri Dr. Wan Azizah bint Wan Ismail.

This World Parliament League produced several resolutions on the Palestinian issue including electing the new leadership of the Parliament League.

With the theme "Towards Effective Strategy to Defend Jerusalem", all speakers and participants from all countries condemned Trump's proposal for the future of Palestine entitled "Deal of the Century".

They assume, Trump's idea illustrates a new plan of aggression on the Palestinian people and their historical improvement over their homeland which is a grave violation of international law and human rights.

Based on various considerations and proposals given by all countries, conference participants formulated to emphasize matters related to Palestine.

First, support the Palestinian right to return and self-determination and fully support Palestine as a sovereign and independent state with Jerusalem as its capital

Second, rejecting and condemning the so-called "Deal of the Century" which is a continuation of a systematic American policy that is biased against Israeli occupation and discrimination against the Palestinian people and is a grave violation of international law and human rights.

Third, any negotiations and agreements that do not give full rights to the Palestinian people will end in failure and will only produce more hostility and hatred, will prevent the achievement of peace and stability in the region and the world.

Another decision, participants from 40 countries also stressed that they stood with the Palestinian people to fight with all their efforts to reject the Israeli Zionist aggression and acts of violation of the Palestinian people and their rights and they called for the unity of all the people of the world, the Palestinian people, the Arab world, and Muslims and form an international front to deal with this recurring aggression and violations.

In the Third Conference, all participants agreed to form a regional committee divided by region to ensure the world struggle to liberate Palestine runs effectively, progressively and produces measurable results.

The Parliament League Conference also decided on the formation of the Central Committee or the leadership of global organizations to be effective and able to absorb the aspirations of Muslims and humanitarian activists in all parts of the world, the President of the World Parliament League for Al-Quds Sheikh Hamid Abdullah al-Ahmar (Yemeni Parliament) and The Central Committee elects two Vice Presidents who will help coordinate the movement for solidarity and the struggle of the world parliament for Al-Quds. (Foto: Bernama)

@JBN NEWS | National News Network

Prabowo Meets Sheigo In Russia, This Is Discussed

JBN.CO.ID ■ Defense Minister Prabowo Subianto is currently in Russia with the agenda of meeting Russian Defense Minister Sergey Shoygu.

This meeting marked the 70th anniversary of Russia's diplomatic relations with Indonesia. The Indonesian Ambassador to Russia, Wahid Supriyadi, confirmed that the plan to purchase defense equipment was also discussed at the meeting.

"Just waiting for the process," Wahid said on Wednesday (29/1) night.

Wahid did not explain in detail when exactly Indonesia will sign the purchase of the defense equipment.

Previously, it was said that Indonesia planned to buy 11 Su-35s, and this has been discussed since last year. 

However, until now there has been no certainty from the Indonesian government whether the purchase of the aircraft will continue. 

Wahid conveyed that during a 2-day visit in Moscow, Prabowo and the delegation would hold a series of meetings with the defense and IT industries, particularly in relation to cyber security.

During his visit in Russia Minister of Defense Prabowo Subianto was accompanied by the Ambassador of the Republic of Indonesia to the Russian Federation concurrently the Republic of Belarus, M. Wahid Supriyadi, Inspector General of Defense Keman Lt. Gen. Ida Bagus Purwalaksana, Dirjen Pothan Marsda TNI Ponang Djawanto, as well as senior officials related to the Indonesian Ministry of Defense.

The Russian Defense Minister, Army General Sergei Shoigu, said in his statement that Indonesia was one of Russia's most important partners in the Asia Pacific region.

"We note that there are prerequisites for bringing bilateral relations to the level of strategic partnerships, including through military institutions," Sheigo said. (rls/Foto: KBRI Moscow)

Jusuf Kalla Received Award in the Field of Peace

JBN.CO.ID ■ Former Indonesian Vice-President Jusuf Kalla received the award Dr. Ide Anak Agung Gede Agung from the Sekar Manggis Foundation in the Nusantara Building of the Ministry of Foreign Affairs, Jakarta.

The awarding of the Award was because Jusuf Kalla was considered superior in terms of negotiating in the field of peace, both domestically and abroad. This was stated by Mrs. Meutia Hatta as the head of the jury.

According to him, the National Hero Award Dr. Ide Anak Agung Gde Agung was given to individuals or figures who were considered to have contributed to the implementation of Indonesian diplomacy.

This year, the recipient of the award is Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

"This award has been going on for a long time and this year Jusuf Kalla through the selection of the jury has been chosen as the recipient of the National Hero Award Dr. Ide of ​​Anak Agung Gde Agung, "said Meutia Hatta.

The assessment is due to the role of Jusuf Kalla who always maintains peace and peace in Indonesia. Jusuf Kalla has always been a negotiator in problems or conflicts in other countries.

On that occasion, Jusuf Kalla expressed his gratitude for awarding him. He said, in negotiating to resolve a conflict, one must understand the problem of the characteristics of both parties and no one party could lose face.

"In addition, we must also be brave and firm in order to be respected," JK said.

He pointed out that one of the conflicts he had resolved was Aceh. In the Aceh peace process, he said, many read books about Aceh to find out the culture of Acehnese people, so that it was easily resolved.

Meanwhile, the awarding of the Dr. Ide Anak Agung Gede Agung award was handed over directly by the Trustees of the Sekar Manggis Anak Agung Gede Agung Foundation.

Present at the Award ceremony were Deputy Minister of Foreign Affairs Mahendra Siregar, Minister of Agraria Sofyan Jalil, Former Deputy Minister of Foreign Affairs Muhammad Fachir, Former Minister of Communication and Information Rudiantara and Former Foreign Minister Alwi Shihab.

Dr. Ide ​​Anak Agung Gde Agung is a historian and political figure in Indonesia. The man from Bali, born on July 24, 1921, also plays the king of Gianyar, replacing his father Anak Agung Ngurah Agung.

■ Sony Pattira

PKS Rejects Government Plan To Attract 3 Kg Gas Subsidies

JBN.CO.ID ■ PKS faction of the DPR RI strongly rejects the government's plan to withdraw the 3 kg gas subsidy because it has the potential to violate the Law, where the state should be present to improve the welfare of the people rather than making it difficult.

Withdrawal of these subsidies will also have an impact on increasing the selling price of 3 kg gas so that it will definitely burden the community.

FPKS asked the government to cancel the plan and replace it with other policies that were not burdensome.

Deputy Chairman of the DPR RI PKS Faction, Mulyanto considered the plan to withdraw the gas subsidy was very strange. Because the government and Parliament had previously agreed to budget a gas subsidy of Rp50.6 trillion in the 2020 APBN.

"Between the government and the House of Representatives have agreed to budget for 3 kg of melon gas subsidies. The figures have been agreed and passed through the DPR Plenary Session. So the government cannot unilaterally change it. Because of that, it has the potential to violate the Law," said Mulyanto, member of Commission VII The Indonesian Parliament in charge of energy, environment and science and technology issues, in its statement received, on Sunday (1/19).

For this reason, House of Representatives Commission VII, he said, would ask for an explanation and confirmation from the Minister of Energy and Mineral Resources regarding the truth of the subsidy withdrawal plan.

"The government should just carry out and distribute the subsidies to the right target," he said.

According to him, the country's duty is to help the people and ease their burden. In fact it has become the government's obligation to improve people's lives physically and spiritually. Instead of adding to the burden that must be borne by the state.

■ Aisha Syifa

Fadli zon: Integrity is the Key to Public Trust in State Institutions

JBN.CO.ID ■ Integrity is the Key to Public Trust in State Institutions. "That is one of the points I conveyed as the Chair of the Indonesian Parliamentary Cooperation Agency (BKSAP),".

That was said by Fadli zon in the 28th Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF0), on January 14-16, 2020, in Canberra, Australia.

Since the 1980s, said Fadli zon, the development of world politics marked by a wave of democratization, has pushed the issue of integrity.

"Since then, integrity has become an important discourse in various parts of the world, including in Indonesia," he concluded.

■ Felix Jr

Prabowo: Defense Cooperation between Indonesia and France Continues to Strengthen

JBN.CO.ID ■ Defense Minister Prabowo Subianto visited Paris, France in order to strengthen bilateral cooperation and the main defense system (defense equipment).

Prabowo received a Military Honor Ceremony in the courtyard of the French Ministry of Defense on Monday before meeting with French Defense Minister Florence Parly.

"I noted that as two strategic partners, Indonesia and France have had good defense cooperation. Indonesia wants to continue to improve defense cooperation, especially in areas that can strengthen TNI defense equipment and advance the Indonesian defense industry, "Prabowo said at the meeting, as conveyed by the Indonesian Embassy in Paris in a press statement on Monday (1/13/2020).

Indonesian Ambassador to France Arrmanatha Nasir who accompanied Defense Minister Prabowo during his visit in Paris, explained the opportunity to increase defense cooperation between the two countries is still wide open, bearing in mind that Indonesia and France have good bilateral relations and independent foreign policy.

According to Arrmanatha, in an open and interactive meeting, the two defense ministers agreed to strengthen defense cooperation to be set forth in the form of a Defense Cooperation Agreement (DCA).

For this reason, the two ministers encouraged the DCA to be completed this year as a defense cooperation framework going forward. Some issues of concern to the DCA include cooperation in training and education, defense industry development, cooperation in the fields of defense industry science and technology, defense intelligence cooperation, cooperation in maintaining peace operations, cooperation in the humanitarian mission during disasters, and combating terrorism.

Arrmanatha said that France as a country that has an advanced defense industry, can be a strategic partner in Indonesia's efforts to strengthen the military defense equipment and accelerate the development of the national defense industry.

"This step will support efforts to make the national defense industry a part of the global production chain. It is in this context that the Defense Minister pays special attention to the development of the defense industry when discussing defense cooperation between the two countries going forward with the French Defense Minister, "he said.

In addition to meeting with the French Defense Minister, during his stay in Paris on January 11-13, the Defense Minister had held a series of meetings with defense industry companies in the field of warplanes, ships, radars and avionic systems, as well as ammunition.

During the meeting, the French defense industry was expected to be able to work together in accelerating the progress of the Indonesian defense industry as well as strengthening the TNI defense system through technology transfer, increasing the use of local content, and increasing human resource capacity.

Prabowo stressed that Indonesia was ready to collaborate and work with French industrial companies in order to make Indonesia's defense industry a part of the global defense equipment production chain.

Defense cooperation between Indonesia and France continues to strengthen. In 2017, the two countries agreed on a Letter of Intent (LoI) to increase defense cooperation including maritime security and maritime cooperation.

Since 2013, Indonesia and France have had an Indonesia-France Defense Dialogue (IFDD) forum which is held every year.

Through this dialogue, the focus of the area of ​​cooperation and discussion includes areas such as training and education, visiting each other, and combating terrorism.

The Indonesian Minister of Defense's visit to France this time was the first high-level meeting that began a series of 70 years commemoration of diplomatic relations between the two countries, especially in the defense sector. (**)

Foto: Defense Minister Prabowo Subianto was greeted with a Military Honor Ceremony in the courtyard of the French Ministry of Defense, Paris, Monday (1/13/2019), before meeting with French Defense Minister Florence Parly. - Indonesian Embassy in Paris/ANT